Menyoal PERPPU No. 1 Tahun 2020, Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19)

14th April 2020    148 Views

PERPPU No. 1 Tahun 2020 Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19)

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta)

MATARAM, beritadepan.com – Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2020, telah menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkenonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No.1/2020). Perppu tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Tidak seperti biasanya suatu produk peraturan perundang undangan, menggunakan judul atau penamaan yang demikian panjang. Mungkin saja, karena Perppu tersebut dibuat untuk mengkaitkan antara (sebab) terjadinya Pandemi COVID-19 di satu pihak, dengan (akibat) adanya ancaman bahaya yang ditimbulkannya terhadap Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia di pihak yang lain.  Mungkin dengan membaca judulnya, secara sekilas orang diharapkan  segera menjadi tahu dan bisa menebak kemana arah maupun materi muatannya.

Perppu No.1/2020 terdiri dari 5 Bab, dan 29 Pasal. Bab I (Pasal 1) mengatur tentang Ketentuan Umum. Bab II mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara, yang meliputi Pasal 2 sd Pasal 13. Bab III mengatur  tentang Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, yang meliputi Pasal 14 sd Pasal 25. Bab IV mengatur tentang Ketentuan Sanksi (Pasal 26). Bab V mengatur tentang Ketentuan Penutup, yang meliputi Pasal 27 sd Pasal 29.

Tidak lama sesudah Perppu tersebut diundangkan, timbul berbagai reaksi berupa kritik berasal dari banyak kalangan. Kalangan praktisi, akademisi maupun politisi masing masing memberikan kritik dan reaksi berdasarkan versi dan caranya sendiri. Marak terjadi diskusi dan perdebatan, baik di media sosial, grup WA, instagram,  Webinar, termasuk penulisan artikel di surat kabar. Terdengar pula kabar bahwa ada pihak yang mengambil inisiatif dengan mengajukan permohonan uji materi  ke Mahkamah Konstitusi.

Timbulnya berbagai kritik, perdebatan, maupun upaya hukum tersebut sah sah saja adanya. Tidak ada yang perlu dikuatirkan. Justru mencerminkan kuatnya sikap dan kepedulian mereka yang merasa “melu handarbeni” (ikut memiliki) keberadaan dan masa depan Bangsa dan Negara ini. Sekaligus sebagai bagian dari proses pendewasaan terhadap iklim berdemokrasi dan berhukum di Indonesia.

Esensi berbagai kritik pada dasarnya terfokus pada 3 persoalan.

(1). Apakah terdapat cukup alasan bagi Presiden untuk membuat Perppu 1/2020?

(2). Apakah kewenangan berdasarkan Perppu No.1/2020 yang sedemikian luas tidak berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang ?

(3). Apakah impunitas pelaksana Perppu No. 1/2020 dapat dibenarkan?

PENILAIAN KEADAAN “KEGENTINGAN YANG MEMAKSA”

Terkait dengan persoalan (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk membuat Perppu. Pasal 22 ayat (1), mengatur bahwa : “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang”; ayat (2). Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut; ayat (3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan ketentuan tersebut telah terang benderang, bahwa UUD 1945 memberikan “hak” kepada Presiden untuk membuat Perppu, berdasarkan alasan spesifik, yaitu adanya “kegentingan yang memaksa”. Tanpa adanya “kegentingan yang memaksa” maka tidak ada alasan hukum bagi Presiden untuk membuat Perppu.

Terkait dengan keadaan faktual yang terjadi pada saat ini sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia yakni semakin merebaknya pandemik COVID-19 di Indonesia (bahkan di seluruh dunia) dan telah menimbulkan cukup banyak korban jiwa. Bukan hanya menyangkut terancamnya kesehatan dan nyawa masyarakat, melainkan juga besarnya dampak terhadap stabilitas dan kegiatan perekonomian nasional. Kegiatan di bidang pemerintahan, peradilan, industri, perdagangan, jasa, profesi, pendidikan, maupun sektor ekonomi kerakyatan kesemuanya nyaris mengalami kelumpuhan. Ancaman PHK dan pengangguran massal sudah nampak di depan mata.

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus, Pemerintah memerintahkan agar  semua pihak melakukan Social Distancing, Physical Distancing, Work from Home (WfH), Stay at Home (SaH), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan berbagai kebijakan dan upaya yang lainya. Penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan denyut kegiatan ekonomi berjalan sangat lambat, bahkan nyaris tidak bergerak.

Menghadapi situasi yang demikian mengerikan itu memerlukan pilihan cara dan bentuk yang cepat dan tepat. Oleh karena apabila gagal dalam menyikapi melalui pilihan cara dan bentuk yang tepat, maka tidak saja akan jatuh korban dalam jumlah yang jauh lebih massif. Melainkan juga membuka kemungkinan terjadinya chaos, anarki, penjarahan, konflik social, pemberontakan, disintegrasi yang kesemuanya sangat membahayakan kelangsungan hidup bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Situasi faktual beserta berbagai potensi dampak ikutannya tersebut dinilai sebagai telah memenuhi syarat terjadinya situasi atau keadaan “kegentingan yang memaksa”. Penafsiran tentang situasi “kegentingan yang memaksa” merupakan wewenang Presiden.

Tentunya setelah Presiden memperoleh masukan berdasarkan kajian secara mendalam dan komprehensip dari berbagai pihak yang kompeten. Presiden tentunya bersikap sangat hati hati dalam menyaring dan menilai situasi maupun berbagai pilihan cara untuk mengatasi keadaan demikian. Presiden tentunya sudah mengkalkulasi secara cermat berbagai resiko yang akan timbul dari pilihan bentuk dan cara mengatasi masalah.

Penilaian tentang terjadinya “kegentingan yang memaksa” bersifat subyektif berdasarkan alasan dan pertimbangan bersifat obyektif. Dikatakan bersifat subyektif, karena perlu tidaknya dibuat Perppu merupakan kewenangan subyektif Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, memiliki otoritas sekaligus diskresi untuk menilai dan memastikan bahwa suatu keadaan sebagai “kegentingan yang memaksa”. Kewenangan tersebut memiliki landasan juridis dalam UUD 1945.

Selanjutnya mengapa dikatakan bahwa penggunaan kewenangan tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan obyektif. Hal tersebut oleh karena, sebelum Presiden menggunakan kewenangannya, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alasan obyektif dan factual bahwa situasi yang tengah terjadi benar benar dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”.

Perppu dibuat sebagai sebuah upaya untuk mengatasi keadaan “kegentingan yang memaksa” yang tidak dapat ditunda dalam waktu yang lebih lama, sebagaimana dalam situasi yang normal. Alasan dan pertimbangan obyektif lahirnya Perppu No.1/2020 sebagaimana telah jelas tergambar dalam konsiderans faktual (menimbang) huruf a, b, c, d, e dan f, maupun dalam penjelasan umumnya.

Perihal penafsiran tentang “kegentingan yang memaksa”, Mahkamah Konstitusi dalam suatu perkara yang lain, telah memberikan putusannya dalam perkara No. 138/PUU-VII/2009. Disebutkan dalam pertimbangannya, bahwa : (a). adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang undang; (b). undang undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang undang namun tidak cukup memadai; (c). kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memrlukan kepastian untuk segera diselesaikan.

Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU, demikian ketentuan Pasal 11 UU No.12 tahun 2011.

Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, mengatur bahwa Perppu  harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya.  Artinya, DPR sebagai representasi kedaultan rakyat berwenang untuk menilai Perppu tersebut. Apakah DPR akan memberikan persetujuan ataukah sebaliknya menolak memberikan persetujuan.

Apabila DPR memberikan persetujuan, maka Perppu berubah menjadi UU. Sebaliknya, apabila DPR menolak memberikan persetujuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945,  Perppu tersebut harus dicabut.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) merupakan kontrol DPR terhadap Presiden terkait kewenangan membuat Perppu, untuk memastikan agar tidak disalahgunakan oleh Presiden.

Melihat realitas politik pada saat ini, dimana DPR dikuasai oleh partai partai pendukung pemerintah, maka kecil kemungkinan DPR akan menolak memberikan persetujuan terhadap Perppu dalam sidang selanjutnya. Kecuali terjadi dinamika perubahan politik yang sedemikian dahsyatnya sehingga menyebabkan penarikan dukungan DPR kepada Pemerintah.  Tidak ada yang tidak mungkin dalam dinamika politik yang sarat bermuatan kepentingan.

Terhadap Perppu juga dapat dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Perppu termasuk sebagai obyek pengujian Mahkamah Konstitusi. Baik pengujian secara formil maupun pengujian secara materiil. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji konstitusionalitas Perppu. Dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dan pemerintahan.

Terkait dengan permohonan uji materi Perppu No.1/2020 kiranya menarik untuk ditunggu bagaimana pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Apakah tetap konsisten dengan putusan putusan yang sebelumnya atau akan melahirkan penafsiran yang berbeda dan lebih progressip tentang makna “kegentingan yang memaksa”.  Termasuk dalam menguji konstitusionalitas materi muatan dalam pasal pasal Perppu No.1/2020 tersebut. 

LUASNYA WEWENANG DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN

Terkait dengan persoalan yang ke (2), apakah demikian luasnya kewenangan yang diberikan Perppu No.1/2020 tidak berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang? Ketentuan pasal 2 Perppu 01/2020 mengatur pemberian kewenangan yang sedemikian besar kepada Pemerintah menyangkut kebijakan keuangan negara.  Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang  kewenangan pemerintah dalam menetapkan defisit anggaran, melakukan penyesuaian besaran belanja (mandatory spending), pergeseran anggaran, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa, menggunakan anggaran dari berbagai sumber termasuk pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN, menerbitkan SUN atau SBSN, menetapkan sumber pembiayaan anggaran dari dalam atau luar negeri, memberikan pinjaman kepada LPS, memberikan hibah kepada pemerintah daerah,  melakukan penyederhanaan mekanisme simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.  Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa  ketentuan lebih lanjut kewenangan tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tak pelak sangat mengejutkan banyak pihak dan telah menimbulkan prasangka yang sedemikian besar dan luasnya kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan Perppu No.1/2020. Demikian pula kedudukan dan peran Menteri Keuangan yang sedemikian besarnya, oleh karena terhadap segala apa yang telah diatur dalam ayat (1), lebih lanjut akan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.  Seperti isi Peraturan Menteri Keuangan tersebut sedang ditunggu banyak pihak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Peraturan Menteri Keuangan tersebut akan diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung, apabila dinilai bertentangan dengan peraturan perundang undangan lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Pasal 3 menyangkut kebijakan di bidang keuangan daerah. Pasal 4 sd Pasal 10 menyangkut kebijakan di bidang perpajakan. Pasal 11 sd 13 menyangkut pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan keuangan negara. Pasal 14 sd Pasal 24 menyangkut tentang kebijakan stabilitas system keuangan.

Demikian luasnya kewenangan pemerintah maupun organ pemerintah berdasarkan Perppu No.1/2020 sehingga mengandung konflik norma berbagai peraturan perundang undangan yang lain. Untuk memberikan keleluasaan Pemerintah menjalankan kewenangan berdasarkan Perppu No.1/2020, maka ketentuan Pasal 28 digunakan untuk menyatakan tidak berlaku terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang lain.  Setidaknya terdapat ketentuan ketentuan dalam 12 peraturan perundang undangan lain yang dinyatakan tidak berlaku.

Namun apabila memperhatikan tumusan ketentuan Pasal 28 yang memuat frasa bersyarat, yang berbunyi : “ sepanjang yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara  untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau  dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau  stabilitas system keuangan berdasarkan Perppu No.1/2020”.  Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pernyataan tidak berlaku terhadap berbagai ketentuan lain tersebut situasional sifatnya.  Apabila di kemudian hari Perppu tersebut ditolak DPR atau dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan lembaga lain yang sebelumnya dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 28 Perppu No.1/2020 dengan sendirinya menjadi pulih kembali.

Pasal 28 Perppu No.01/2020 dapat diibaratkan sebagai “pasal sapu jagat” yang berfungsi untuk “menyapu bersih” terhadap berbagai ketentuan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang undangan yang lain yang dinilai menjadi penghambat bagi pemerintah dalam menjalankan wewenang berdasarkan Perppu No.1/2020 tersebut. Semangatnya masih seperti “omnibus law” yang  dinilai sangat kontroversial tersebut.

Sedemikian luasnya kewenangan Pemerintah berdasarkan Perppu No.1/2020, tek pelak telah menimbulkan prasangka kuat, tentang adanya kepentingan lain yang turut menumpang di baliknya, khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.  Bahkan ada yang secara sarkastis melontarkan tuduhan bahwa “ada yang mau berpesta di tengah suasana bencana”. Semoga saja tuduhan tersebut tidak benar.

Penggunaan kewenangan Pemerintah menyangkut pengelolaan keuangan negara berdasarkan Perppu No.1/2020, harus tetap memperhatikan aspek aspek transparansi, akuntablitas, responsibilitas, dan kewajaran. Rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan, harus mendapatkan keyakinan kuat bahwa tata kelola keuangan negara tetap dijalankan dengan baik meskipun berada dalam situasi “kegentingan yang memaksa”.

Perencanaan, penggunaan, pengawasan, pelaporan serta pertanggungajwabannya keuangan negara kesemuanya harus dilakukan berdasarkan tata kelola yang baik.  Jangan hanya karena alasan keadaan “kegentingan yang memaksa”, maka seolah olah membolehkan untuk  mengabaikan semua keharusan normative dalam menjalankan tata kelola keuangan negara yang baik.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan keuangan negara harus dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Instansi Kepolisian, Kejaksaan, KPK harus secara terus menerus membuka mata dan telinga secara lebar lebar untuk mengawasi jalannya penggunaan keuangan negara oleh Pemerintah telah dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang undangan. Kedaruratan dalam penanganan COVID-19 bukan menjadi alasan pemaaf, apalagi alasan pembenar, untuk melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara.   Kewenangan lembaga penegak hukum tidak dapat diamputasi berdasarkan Perppu No.1/2020.

Pada dasarnya tidak ada yang meragukan kuatnya niat dan itikad baik Pemerintah dalam upaya mengatasi dengan segera keadaan yang terjadi pada saat ini. Namun pengawasan dan penindakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam keuangan negara harus tetap dapat dipastikan. Hal ini samasekali bukan paranoid akibat kecurigaan berlebihan kepada Pemerintah. Melainkan semata mata sebagai early warning terhadap kemungkinan terjadinya peluang pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena kekuasaan tanpa disertai pengawasan dan penindakan akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjadi penyebab terjadinya korupsi. Perihal tersebut bukankah telah diingatkan oleh Lord Acton, bahwa “power tends to corrupt, and, absolute power corrupt absolutely”.

IMUNITAS PELAKSANA KEWENANGAN

Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perppu No.1/2020 memuat rumusan ketentuan yang jsutru semakin menguatkan adanya kecurigaan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang melindungsi dan membebaskan para pelakunya dari segala bentuk pertanggngjawaban hukum.

Ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar yang telah ditegaskan dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Bahwa sesuai prinsip hukum yang berlaku secara universal bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Setiap orang yang disangka melakukan suatu pelanggaran hukum wajib mempertanggungjawabankan atas perbuatannya itu di hadapan proses peradilan yang independen, obyektif, imparsial dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), terhadp mereka yang disangka melakukan tindak pidana, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 27 ayat (1)

Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1/2020 mengatur bahwa : “biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas system keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”. Dalam penjelasannya disebutkan “cukup jelas”.

Rumusan ketentuan Pasal 27 ayat (1) ini tak pelak lagi dapat membuka ruang interpretasi yang bersifat liar, meskipun penjelasan resminya disebutkan cukup jelas. Khususnya yang menyangkut frasa : “bukan merupakan kerugian negara”. Seolah-olah rumusan frasa tersebut mengandung “klausula eksonerasi” sebagaimana dalam hukum perjanjian, sebagai klausula untuk  menghindarkan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi resiko di kemudian hari.

Persoalannya sebenarnya adalah menyangkut pada bagaimana pelaksanaan tatakelola yang baik dalam penggunaan keuangan negara. Pertanyaannya sederhana, apakah biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan Perppu No.1/2020 tersebut telah melalui proses keterbukaan, akuntablitas, fairness, dan responsibiitas, mulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan maupun pertanggungjawaban yang baik ataukah tidak.

Kesemuanya harus membuka ruang, kesempatan serta aksesibilitas kepada publik untuk turut mencermati semuanya. Upaya untuk mengatasi situasi “kegentingan yang memaksa” tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan tata kelola penggunaan keuangan negara dengan cara cara yang baik. Menurut pandangan saya, frasa kalimat “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan frasa yang mengandung kesimpulan premature, sangat berlebihan dan mengandung indikasi menyembunyikan itikad tidak baik di dalamnya.

Padahal untuk memastikan apakah biaya biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Perppu No.1/2020 merupakan kerugian negara ataukah tidak, maka hal itu harus terlebih dahulu dilakukan dan dibuktikan melalui proses hukum dan proses audit investigative secara komprehensif oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum, apakah Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK, yang kesemuanya akan diuji melalui proses Peradilan.

Meskipun Pasal 27 ayat (1) memuat frasa “bukan merupakan kerugian negara” namun hal itu tidak menghilangkan samasekali kewenangan lembaga lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Juga tidak menghapuskan samasekali “pertanggungjawaban hukum” bagi pihak pihak yang menjalankan kewenangan mengeluarkan biaya biaya tersebut.

Pasal 27 ayat (2)

Pasal 27 ayat (2) Perppu No.1/2020 mengatur bahwa : “Anggota KSSK, Anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkiatan dengan pelaksanaan Perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dalam penjelasannya disebutkan “cukup jelas”.  .

Berdasarkan ketentuan ini nampak dengan kasat mata bahwa Pemerintah  berusaha untuk membentengi diri para pelaksana Perppu melalui pengaturan tentang  pemberian “hak imunitas” dari kemungkinan adanya tuntutan hukum, baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari.  Namun terdapat frasa yang berbunyi :”…….. melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dalam hukum perdata, itikad baik dikenal sebagai good faith, te goeder trouw, sedangkan dalam hukum pidana dikenal sikap bathin pelaku sebagai mens rea.

Untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada itikad baik ataukah tidak, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui proses peradilan terlebih dahulu.  Ada tidaknya itikad baik tidak dapat disimpulkan atau dipastikan mendahului proses peradilan. Menjadi kewenangan hakim melalui putusannya, untuk menilai apakah terdapat itikad baik ataukah tidak.  Pihak yang disangka telah menjalankan tugasnya dengan itikad tidak baik, harus dapat membela diri dan menjelaskan serta meyakinkan hakim bahwa ia dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik.

Demikian pula bagi pihak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, karena disangka memiliki mens rea dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka ia dapat untuk membela diri dan menjelaskan untuk meyakinkan hakim bahwa ia tidak memiliki niat batin melakukan kejahatan yang disangkakan.

Adapun terkait dengan frasa :”……sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku”, menimbulkan persoalan hukum menyangkut tentang peraturan perundang undangan mana yang digunakan sebagai acuannya.

Apabila menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan Perppu No.1/2020, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 KUHP, maka terhadap pelakunya tidak dapat dipidana.  Kecuali apabila yang digunakan sebagai acuan bukan terbatas hanya Perppu No.1 tahun 2020, melainkan juga berbagai peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbuatan itu dilakukan. Terhadap persoalan ini selanjutnya menjadi tugas para penegak hukum pidana untuk mencermatinya.

Pasal 27 ayat (3)

Pasal 27 ayat (3) Perppu No.1/2020 mengatur bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”. Dalam penjelasannya disebutkan “cukup jelas”.

Sama seperti halnya pada ayat ayat yang sebelumnya, ketentuan ini dibuat sebagai usaha untuk membentengi diri para pelaksana Perppu No.1/2020 dari kemungkinan diajukan gugatan tata usaha negara terhadap keputusan yang diambil dlam rangka pelaksanaan Perppu No.1/2020.  Ketentuan ini semakin menguatkan prasangka tentang niat tersembunyi Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Perppu No.1/2020.

Timbul pertanyaan, mengapa tidak bersikap secara fair yang dengan berani membuka diri dari kemungkinan diajukannya gugatan terhadap penggunaaan kewenangannya melalui gugatan tata usaha negara.  Apabila tata kelola Pemerintah dalam membuat keputusan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seharusnya tidak ada yang perlu dikuatirkan terhadap kemungkinan adanya gugatan di kemudian hari.

Pemerintah berdasarkan ketentuan tersebut seolah-olah telah berusaha memposisikan dirinya sebagai hakim bagi kepentingannya sendiri (nemo judex in causa sua). Yaitu secara sepihak telah  mengecualikan keputusannya  menyangkut pelaksanaan Perppu No.1/2020 bukan sebagai obyek gugatan tata usaha negara. Melihat hal tersebut, nampak sekali kepentingan subyektifnya sangat terasa.

Hal tersebut sangat berbeda halnya apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 dalam UU No.9/2004 tentang Perubahan Atas UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang undang ini, yaitu yang meliputi : (1). Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 92). Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; (3). Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan; (4). Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan  berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang undangan lain bersifat hukum pidana; (5). Keputusan tata usaha negarayang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; (6). Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI; (7). Keputusan KPU dipusat maupun di daerah.

Berdasarkan prinsip “argumentum a contrario” maka keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk sebagaimana diatur dan dikecualikan dalam ketentuan pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 tersebut merupakan obyek gugatan tata usaha negara. Persoalan hukumnya adalah, apakah Pasal 27 ayat (3) Perppu No.1/2020 a quo dengan sendirinya telah menutup kewenangan absolut PTUN untuk menenerima, memeriksa dan mengadili gugatan tata usaha negara yang ditujukan terhadap keputusan tata usaha negara yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Perppu No.1/2020.

Jawaban sementara yang dapat saya ajukan, bahwa PTUN tetap berwenang secara absolut menerima, memeriksa dan mengadili gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dalam rangka melaksanakan Perppu No.1/2020. Terkait sengketa tata usaha Negara, maka ketentuan Pasal 2 UU No.9/2004 merupakan lex specialis terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perppu No.1/2020. (alf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Perangi Covid 19, Alumni SMPN 3 Mataram Bagi-bagi Hand sanitizer dan Masker Kepada Warga Yang Membutuhkan

Tue Apr 14 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/14/menyoal-perppu-no-1-tahun-2020-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-2019-covid-19/"></div>MATARAM, beritadepan.com –Sebagai bentuk perlawanan terhadap penyebaran virus covid 19 di kota Mataram, Alumni SMPN 3 Mataram membagikan hand sanitizer dan masker kepada masyarakat. Koordinator Alumni, Robi Hidayat mengatakan, kami berinisiatif mengumpulkan donasi dari para alumni yang hasilnya digunakan untuk membantu pemerintah memutus rantai covid 19. Selain pembagian hand sanitizer […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/14/menyoal-perppu-no-1-tahun-2020-penanganan-pandemi-corona-virus-disease-2019-covid-19/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->