BENCANA NASIONAL COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEUR TERKAIT KONTRAK BISNIS

15th April 2020    148 Views

Oleh: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta)

PERPPU No. 1 Tahun 2020 Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19)
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta)

MATARAM, beritadepan.com – Presiden Joko Widodo, pada tanggal 13 April 2020, telah menandatangani Keppres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (COVID19)  Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Terkait dengan hal tersebut, MenkoPolhukam, Mahfud MD, memberikan pernyataan melalui media Youtube bahwa  Keppres 12/2020 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar terjadinya force majeur.

Menurut Mahfud MD, kontrak bisnis yang telah disepakati para pihak sebelumnya tetap berlaku dan tidak dapat dibatalkan. Para pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak.  Negara melakukan campur tangan melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak COVID-19. Terhadap hal tersebut dapat diberikan beberapa catatan.

ASAS ASAS KONTRAK

Pada dasarnya para pihak memiliki kebebasan untuk saling mengikatkan diri mengadakan kontrak dan menentukan isi dan klausula kontrak berdasarkan kesepakatan.  Suatu kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, para pihak berkewajiban menjalankan isi kontrak berdasarkan itikad baik.  Kontrak adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya kontrak.

Syarat sahnya kontrak meliputi : adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam mengadakan kontrak, adanya obyek tertentu dari kontrak, kontrak mengandung kausa yang halal.

Syarat syarat tersebut bersifat kumulatif sekaligus imperatif. Bersifat kumulatif artinya kesemua syarat harus terpenuhi tanpa terkecuali. Bersifat imperatif artinya kesemua syarat bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun.

Hal hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak,  meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas mengikatnya kontrak, serta asas itikad baik. Diatur dalam ketentuan  Pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata.  Pihak yang tidak menjalankan kesepakatan dalam kontrak dapat dikwalifikasi telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal 1243 KUH Perdata. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat  menggugat lawan berkontraknya, ke pengadilan atau arbitrase sesuai kesepakatan.  Minta agar kontrak tetap dilaksanakan, dengan atau tanpa permintaan ganti kerugian, atau, kontrak dibatalkan disertai dengan permintaan ganti kerugian.  Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak menetapkan sendiri tuntutannya dalam petitum gugatannya.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pada dasarnya saling bertimbal balik (resiprokal). Apa yang menjadi hak dari satu pihak merupakan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya.  Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pada umumnya sudah ditegaskan dalam bentuk klausul klausul kontrak. Menyangkut tentang bentuknya, waktunya, tempatnya, tahapannya, serta cara pembayarannya.  Para pihak berkewajiban memenuhi kesepakatan kontrak dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.  Itikad baik atau good faith, atau, te goeder trouw, merupakan asas moral dalam hukum kontrak.

Bagi pihak kreditur, kontrak adalah kontrak, yang dalam keadaan bagaimanapun juga tetap  mengikat para pihak. Kepentingan pokok dari kreditur menuntut kontra prestasi dari debitur. Setelah kreditur memberikan prestasi kepada debitur.  Pendirian kreditur yang demikian itu tidak sepenuhnya keliru. Dalam keadaan normal pendirian demikian sepenuhnya dapat dipahami.

Namun dalam keadaan yang tidak normal, misalnya karena terjadinya bencana, maka akan menjadi berbeda cara memandang persoalan tersebut.  Akibat terjadinya bencana, telah menyebabkan para pihak dalam kontrak, terutama debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya kepada kreditur.

Apakah halangan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya itu akibat terjadinya bencana bersifat permanen ataukah hanya bersifat temporer.  Kasus per kasus harus dianalisis dan diuji secara kontekstual dan tidak dapat digeneralisir.  Apabila halangan atau ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur akibat bencana hanya bersifat temporer, maka setelah keadaan menjadi normal kembali, maka debitur tetap berkewajiban mememenuhi kontra prestasinya.

KEBATALAN KONTRAK

Dalam setiap kontrak terkandung di dalamnya kemungkinan terjadinya kebatalan. Meskipun para pihak telah berusaha keras sedemikian rupa dalam merumuskan kontrak dengan baik.  Kebatalan kontrak merupakan sesuatu yang dapat terjadi di kemudian hari. Hukum kontrak mengatur tentang syarat dan alasan kebatalan kontrak beserta akibat hukumnya. Terhadap suatu kontrak karena suatu sebab tertentu dapat menjadi dapat (vernietigbaar) atau dianaggap batal demi hukum (nietig van rechts wege). Kontrak dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan pembatalan yang dibuat oleh para pihak, atau, dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan karena adanya gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam kontrak.

Apabila para pihak bersepakat melakukan negosiasi ulang (re-negosiasi)  untuk membatalkan kontrak yang pernah mereka buat sebelumnya, maka kontrak menjadi batal, tidak berlaku dan tidak mengikat lagi terhadap para pihak.  Kesepakatan pembatalan kontrak berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya.  Sesuai doktrin pacta sunt servanda dan harus dihormati dan dijalankan dengan itikad baik.

Terhadap kontrak juga dapat diajukan gugatan pembatalan ke pengadilan apabila diajukan gugatan pembatalan oleh salah pihak apabila terdapat syarat subyektif dari sahnya kontrak yang tidak terpenuhi. Misalnya kontrak dibuat tanpa adanya kesepakatan. Atau dalam kesepakatan kontrak mengandung adanya cacat kehendak (wils gebreken), karena terdapat paksaan (dwang), kesesatan (dwaling) atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal  1322 sd 1328 KUH Perdata.

Hal lain yang juga dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan kontrak yaitu terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya.  Tentang terjadinya penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan kontrak tidak diatur dalam KUH Perdata Indonesia. Namun sudah diterapkan dalam praktek peradilan.

Berbeda dengan di Belanda, misbruik van omstandigheden telah diatur dalam Niew BWnya.  Gugatan pembatalan kontrak juga dapat didasarkan alasan bahwa pihak yang mengadakan kesepakatan terbukti tidak memiliki kecakapan dalam membuat kontrak. Ketidakcakapan dapat disebabkab karena yang bersangkutan belum dewasa (minderjarig), diletakkan di bawah pengampuan (onder curatele), atau tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mewakili suatu badan hukum misalnya. Kontrak akan menjadi batal setelah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan perkataan lain, agar suatu kontrak dapat dibatalkan pengadilan, maka harus ada inisiatif pengajuan gugatan pembatalan oleh pihak yang dirugikan dan dalil gugatan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Adapun di pihak lain, suatu kontrak dapat dinyatakan batal demi hukum (nietig van rechts wege) berdasar alasan bahwa kontrak tidak memenuhi syarat obyektif sahnya kontrak, yang meliputi adanya: obyek tertentu dari perjanjian serta perjanjian harus mengandung kausa yang halal.  Suatu kontrak yang tidak memiliki obyek tertentu, atau, suatu kontrak yang telah melanggar undang, melanggar kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum (openbare orde, public policy), maka kontrak yang demikian batal hukum sifatnya.  Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya kontrak, maka kontrak tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum (nietig) sejak saat dibuatnya.  Namun dalam prakteknya, untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif dan menjadi batal demi hukum juga dimohonkan agar dinyatakan batal demi hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan.

KLAUSULA FORCE MAJEUR

Dalam setiap kontrak bisnis, pada umumnya para pihak merasa perlu untuk mencantumkan adanya suatu klausula yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya kedaan memaksa, atau keadaan kahar, atau yang disebut juga sebagai overmacht atau force majeur.   Terjadinya keadaan demikian tidak diinginkan terjadinya oleh para pihak, karena  akan membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak.

Namun demikian, pencantuman klausula demikian tetap dipandang penting untuk dituangkan ke dalam kontrak sebagai sikap antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya suatu keadaan di kemudian hari.  Keadaan memaksa, keadaan kahar, atau yang disebut sebagai overmacht, atau force majeur diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.   Ketetuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban dari segala biaya, rugi dan bunga dalam kaitannya dalam pelaksanaan kontrak, sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (force majeur). Para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan dalam merumuskan ke dalam klausula kontraknya tentang hal apa saja dan bagaimana suatu keadaan dikualifikasi sebagai force majeur.

Tanpa adanya kesepakatan secara terperinci tentang hal-hal apa sajakah yang dikualifikasi sebagai force majeur, maka penfasirannya diserahkan kepada hakim atau arbitrator manakalah terjadi sengketa di antara para pihak.

Force majeur pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 2 pengertian, yang bersifat absolut dan bersifat relatif.  Force majeur bersifat absolut artinya suatu keadaan dimana samasekali tidak mungkin (impossibility) suatu perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana  dalam keadaan normal. Misalnya terjadi bencana alam yang tidak tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan obyek perjanjian menjadi musnah samasekali.  Adapun force majeur yang bersifat relative  merupakan suatu keadaan tertentu yang menyulitkan debitur untuk melaksanakan perjanjian. Kalaupun hendak tetap dilaksanakan maka debitur harus melakukan pengorbanan yang demikian besar sehingga justru menjadikan tidak praktis lagi apabila tetap dilaksanakan. Dengan demikian, mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi tertunda.

Terjadinya pandemi COVID-19  telah menjadi bencana besar di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang sangat membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan ribuan korban jiwa, serta berdampak terhadap semua sektor kehidupan dan perekonomian apakah dapat dikategorikan sebagai force majeur?

Saya menjawabnya – IYA. Oleh karena siapapun juga termasuk para pihak dalam kontrak tidak dapat mengetahui dan memperkirakan secara pasti sebelumnya akan terjadinya pandemi COVID-19. Para pihak dalam kontrak juga tidak memiliki kontribusi dalam bentuk  apapun terhadap terjadinya pandemi COVID-19. Terjadinya pandemi COVID-19 menurut prinsip dalam hukum acara pada dasarnya sudah merupakan notoir feit yang telah diketahui bersama dan tidak tersangkalkan.

Apabila para pihak dalam klausul kontraknya sudah sejak awal memasukkan terjadi wabah penyakit, endemik atau pandemik, sebagai keadaan force maejur  maka hal demikian memudahkan para pihak maupun hakim dalam memberikan penilaian. Tidak memerlukan perdebatan berkepanjangan tentang penafsiran terjadinya force majeur.

Sebagai contoh, klausula force majeur yang dirumuskan secara terperinci antara lain berbunyi: ”para pihak tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian ini  yang secara langsung  diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali dan kemampuan para pihak seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan,  revolusi, makar, huru hara,  terrorisme, wadah/epidemi termasuk tapi tidak terbatas  pada setiap peraturan  perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah.”

Terjadinya keadaan force majeur dipertegas lagi berdasarkan Keppres No. 12/2020  serta berbagai peraturan lainnya. Apabila para pihak dalam kontraknya hanya merumuskan secara umum, maka penafsiran tentang keadaan force majeur sepenuhnya ditentukan berdasarkan penafsiran hakim atau arbitrator dalam putusannya.

RENEGOSIASI KONTRAK?

Terkait dengan terjadinya keadaan force majeur yang menimbulkan dampak terhadap kontrak dan pelaksanaan kontrak, maka para pihak berdasarkan kehendak bersama dapat melakukan renegosisi kontrak. Kontrak yang sudah dibuat sebelumnya, dan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya akibat terjadinya force majeur, dapat direnegosiasi dengan cara mengatur kembali hal hal apa sajakah sesuai dengan kesepakatan baru.

Substansi kesepakatan baru dalam renegosiasi tersebut sepenuhnya bergantung kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan baru hasil proses renegosiasi mengikat para pihak dan para pihak wajib melaksanakan dengan itikad baik. Apabila renegosiasi menghasilkan kesepakatan baru, maka hal itu dapat dikatakan merupakan upaya dan capaian yang terbaik. Artinya para pihak berdasarkan itikad baik telah memilih cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah secara damai.

Namun dalam praktik tidak sepenuhnya mudah untuk membawa kesepakatan para pihak untuk secara bersama sama merumuskan kontrak yang baru. Proses negosiasi pada umumnya berlangsung dengan alot.  Masing-masing pada umumnya akan berusaha memanfaatkan keunggulan posisi tawarnya untuk menekan pihak lawan bernegosiasi agar bersedia menerima konsep yang ditawarkannya.

Dalam keadaan demikian, justru pihak debitur yang memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan kreditur. Debitur akan berusaha memanfaatkan situasi bencana COVID-19 sebagai alasan terjadinya force majeur untuk membebaskan diri, atau setidaknya untuk menunda, pemenuhan kewajibannya kepada kreditur. Kecuali apabila  para pihak memiliki itikad baik dan kemauan kuat berusaha untuk melakukan negosiasi ulang dan merumuskan kontrak baru berdasarkan semangat berbagi resiko dan tanggungjawab, sesuai pepatah bijak bahwa “ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul”.

Apabila ternyata proses renegosiasi gagal dalam menghasilkan kesepakatan untuk memperbaharui kontrak, maka penyelesainnya mau tidak mau akan bermuara terjadinya sengketa.  Apakah akan diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui arbitrase. Apabila dilakukan melalui arbitrase harus terdapat kesepakatan tertulis para pihak yang dituangkan ke dalam arbitration clause atau dalam arbitration agreement.  Hakim atau arbitrator melalui putusannya akan menilai alasan terjadinya keadaan force majeur dengan menetapkan hak dan kewajiban para pihak.

AKIBAT HUKUM KEADAAN FORCE MAJEUR

Perlu untuk selalu bersikap cermat dan hati hati dalam menilai suatu keadaan sebagai force majeur. Keadaan force majeur pada dasarnya tidak dapat digeneralisasi. Melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.  Terkecuali apabila para pihak dalam kontrak yang disepakati bersama para pihak telah menguraikan secara rinci tentang apa saja yang dikwalifikasi sebagai force mejeur, sehingga apabila di kemudian haru benar terjadi sebagaimana disebutkan dalam klausula tersebut, maka hal itu dianggap telah terbukti keadaan force majeur.  Namun kalau para pihak dalam klausula force majeur hanya menyebutkan secara umum, atau, telah terjadi peristiwa yang samasekali berbeda dengan yang dirumuskan dalam klausula force majeur dalam kontrak, maka yang berwenang menfasirkan adalah hakim atau arbitrator. Hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam paragraaf sebelumnya.

Kalau menyangkut force majeur yang bersifat absolut, misalnya musnahnya barang obyek perjanjian akibat bencana alam (the act of God), maka debitur dapat menggunakan sebagai alasan tersebut untuk minta agar dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kontrak serta membayar biaya, kerugian serta bunga sebagaimana telah disepakati dalam kontrak.  Menyangkut terjadinya Pandemi COVID19, termasuk dalam kwalifikasi sebagai force majeur yang bersifat relative. Dalam pengertian terhalangnya kewajiban debitur hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah Pandemi COVID19.  Selama terjadinya COVID19, mengakibatkan debitur terhalang kemampuan dan tertunda kesempatannya untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur.  Oleh karena itu, pada suatu ketika nanti, pada saat pandemi COVID-19, secara resmi oleh Pemerintah sudah dinyatakan telah berakhir, maka debitur tetap berkewajiban untuk melanjutkan dan memenuhi isi kontrak kepada kreditur.

Saya sependapat dengan pernyataan Mahfud MD, bahwa terjadinya Pandemi COVID-19  tidak dapat dipergunakan sebagai alasan bagi debitur sebagai force majeur untuk membatalkan kontrak. Kontrak tetap sah dan mengikat para pihak.  Terjadinya Pandemi COVID-19  hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur. Keadaan demikian tidak menghapuskan samasekali kewajiban debitur kepada kreditur.  Apabila debitur menggunakan alasan demikian justru untuk membatalkan kontrak atau melepskan diri samasekali dari kewajibannya terhadap kreditur, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa debitur memiliki itikad tidak baik. Dengan perkataan lain, dalam situasi demikian, debitur berusaha mendapatkan keuntungan dari penderitaan kreditur.

Debitur dapat saja mengajukan gugatan ke pengadilan menyangkut pembatalan kontrak dengan alasan terjadi force majeur akibat pandemi COVID-19. Hal itu bisa saja dilakukan debitur setiap saat dia mau. Pengadilan juga tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Pengadilan tetap berkewajiban untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan akan memeriksa secara obyektif dan imparsial tentang dasar dan alasan gugatan serta bukti pendukungnya. Pengadilan melalui putusannya akan menilai secara seksama menyangkut alasan force majeur yang digunakan penggugat dalam gugatannya, serta kemudian menetapkan hak dan kewajiban para pihak melalui amar putusannya.

Terdapat berbagai tulisan ilmiah dari para ahli tentang force majeur, juga Mahkamah Agung telah menjatuhkan beberapa putusan menyangkut force majeur dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian, yang mungkin kesemuanya dapat digunakan sebagai bahan referensi. (alf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

TNI-POLRI Peduli Masyarakat NTB

Wed Apr 15 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/15/bencana-nasional-covid-19-sebagai-alasan-force-majeur-terkait-kontrak-bisnis/"></div>Mataram, beritadepan.com, TNI-Polri dari Jajaran Korem 162 Wira Bhakti dan Polda NTB, melaksanakan kegiatan sedekah dan berbagi, dengan cara membagikan makanan siap saji kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejak awal april saat pandemi Covid19 mulai mewabah di Provinsi NTB. Makanan dimasak langsung oleh personel gabungan kedua institusi di dapur umum TNI-Polri. […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/15/bencana-nasional-covid-19-sebagai-alasan-force-majeur-terkait-kontrak-bisnis/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->