PHK DI MASA COVID-19

16th April 2020    339 Views

Oleh : Dr. Mustakim, S.H., M.H.
Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

Dr. Mustakim, S.H., M.H.
Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

/

JAKARTA, beritadepan.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi besar-besaran di Indonesia di masa penyebaran Covid-19. Data resmi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta menyebutkan, sekitar 3.611 pekerja dari 602 perusahaan di Jakarta terkena PHK dan sesuai dengan Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan bahwa selain ada dikenai PHK juga terdapat 21.797 pekerja dan buruh di 3.633 perusahaan dirumahkan. Kondisi ini tentunya sangat berpotensi menimbulkan masalah baru ditengah maraknya penyebaran covid-19. Untuk itu tulisan ini akan membahas apakah PHK dalam masa Covid-19 dibenarkan oleh peraturan perundangan di Indonesia.

Aturan PHK
PHK merupakan salah satu jenis perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan (UUK), menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan hubungan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dari pengusaha. UUK menyarankan untuk tidak terjadi PHK, namun juga tidak melarang mem-PHK asalkan dengan alasan yang dibolehkan Pasal 150 s/d 172 UUK. Selain PHK jenis perslisihan lainya adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

PHK Masa Covid-19
Banyak perusahaan yang mem-PHK mendalilkan kondisi Covid-19 sebagai alasan terpaksa atau dalam istilah hukum keadaan memaksa (Force Majeure). UUK saat ini belum ada aturan yang lengkap mengatur PHK karena force majeure. Alasan Force Majeure ditemukan Pasal 164 UUK yang menjelaskan Pengusaha dapat mem-PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure) …”.

Dari ketentuan tersebut bahwa PHK dapat dilakukan pada masa penyebaran covid-19 yang dianggap sebagai kondisi Force Majeure dengan syarat mutlak perusahaan tutup dengan terlebih dahulu. Atau melakukan efisensi terlebih dahulu dengan melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Menteri Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tertanggal 28 Oktober 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012, dengan melakukan langkah yaitu mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya tingkat manajer dan direktur, mengurangi shift, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK.

Penolakan PHK juga dimungkinkan dengan tetap mengacu Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan dengan tahapan mekanismen penyelesaian mulai dari Bipartit, Tripartit (Konsiliasi atau Arbitrase dan Mediasi) dan terakhir pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Kewenangan Pengadilan Negeri dimana perusahaan berada atau buruh bekerja.

Harapan dan saran
Dalam kondisi saat ini diharapkan kepada perusahaan tetap menjaga komunikasi yang baik dan mengupayakan tidak terjadi PHK dengan melakukan sistem kerja yang saat ini banyak dilakukan yakni work from home atau kerja dari rumah. Jikapun PHK tidak dapat dhindari, maka perusahaan terlebih dahulu melakukan langkah sebagaimana SE Menakertrans Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tertanggal 28 Oktober 2004 dan Putusan MK No. 9/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012 dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4) UUK.

Semoga wabah pandemic Covid-19 segera berakhir dan kita semua dapat melakukan aktifitas kembali dengan baik serta dapat menyambut bulan Suci Ramadhan dengan penuh ketenangan mengharapkan ridho Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamiin (alf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pemerintah Desa Empang Bawa, Bagikan Sembako dan Masker Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Thu Apr 16 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/16/phk-di-masa-covid-19/"></div>SUMBAWA, beritadepan.com – Pemerintah Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Besar menggelar kegiatan bhakti sosial berupa pembagian masker dan sembako kepada masyarakat kurang mampu di daerahnya. Hikmatullah, SHPenjabat Kades Empang Bawa/ Kasi Pemerintahan kecamatan Empang mengatakan kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Desa terhadap kondisi sosial ekonomi saat […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/16/phk-di-masa-covid-19/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->