Pers Release Kuasa Hukum Honorer Nganjuk Atas Dikabulkannya Permohonan Oleh Mahkamah Agung

20th April 2020    698 Views

SURABAYA, beritadepan.com – Koordinator Team Kuasa Hukum Kukuh Pramono Budi,S.H., M.H., dari kantor hukum REKSOWIBOWO, PRAMONO, MADE (RPM) Law Office selaku kuasa hukum dari 131 orang Honorer Kategori1 Kabupaten Nganjuk dari seluruh jumlah Honorer K1 sebanyak kurang lebih 1.178 orang, memberikan Pers release atas dikabulkannya permohonan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Perkara Nomor 31 PK/FP/TUN/2020 sebagai berikut:

Kepada Yth.
Rekan-Rekan Wartawan
Media Cetak Nasional, Regional, Online dan TV
Di Surabaya

Dengan hormat,

Perkenankan kami, Koordinator Team Kuasa Hukum Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., dari kantor hukum REKSOWIBOWO, PRAMONO, MADE (RPM) Law Office selaku kuasa hukum dari 131 orang Honorer Kategori 1 Kabupaten Nganjuk dari seluruh jumlah Honorer K1 sebanyak kurang lebih 1.178 orang.

Ditengah badai Pendemi Virus Covid19 yang sedang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar hampir mayoritas di seluruh wilayah Indonesia. Kami turut berdoa agar pendemi ini segera berlalu dan kehidupan di Indonesia menjadi normal kembali dan selanjutnya roda perekonomian, kehidupan, dan pembangunan normal kembali. Ditengah terjadinya pendemi ini kami menyampaikan kabar perjuangan dari Para Honorer Kategori 1 (K1) Kabupaten Nganjuk yang berjumlah sekitar 1.178 orang yang diwakili oleh 131 orang yang telah mengajukan Upaya Hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas perkara Nomor: 31 PK/FP/TUN/2020 yang diputus pada tanggal 14 April 2020 jo. Nomor: 11/P/FP/2018/PTUN.Jkt tanggal 5 April 2018, yang mana upaya PK tersebut telah diumumkan dalam website Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Amar Putusan yang tercantum dalam website MA RI: KABUL PK, BATAL JUDEX FACTI, ADILI KEMBALI : TOLAK EKSEPSI, KABUL PERMOHONAN.
Dari Amar Putusan Tersebut kami jika kami merujuk pada Permohonan PK kami dengan permohonan Amar Putusan sebagai berikut:
Mengadili :

  1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/P/FP/2018/PTUN JKT tertanggal 5 April 2018;

Mengadili Kembali :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menetapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada (Para) Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya mengangkat (Para) Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan formasi tersebut;
  3. Mengabulkan permintaan (Para) Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori I Kabupaten Nganjuk yang diajukan oleh (Para) Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 30 Nopember 2017 untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk sesuai formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Sedangankan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI perkara Nomor 11/P/FP/2018/PTUN JKT tertanggal 5 April 2018 amar putusannya sebagai berikut :
Mengadili:
Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

  1. Menolak permohonan Para Pemohon;
  2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Bardasarkan amar putusan Mahkamah Agung di Tingkat PK tersebut atas perkara No. 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14 April 2020 yang ada diatas apabila nanti salinan putusan telah dikirimkan dan diberitahukan kepada para pihak maka konsekwensi terhadap Para Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) Kabupaten Nganjuk tersebut HARUS DIBUKA FORMASI JABATANNYA dan LANGSUNG DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).

Bahwa, menurut hukum putusan yang demikian adalah mengikat dan bersifat RES JUDICATA yang hukumnya WAJIB DIPATUHI, DIPENUHI DAN DIJALANKAN oleh Para Pihak dalam hal ini Pemerintah guna mengangkat sebagai PNS Para Tenaga Honorer K1 Kab. Nganjuk tersebut.

Para Honorer K1 Kab. Nganjuk berdasarkan putusan PK tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk diangkat menjadi PNS. Apalagi mereka sudah berpuluh-puluh tahun telah mengabdi sebagai Honorer di Kabupaten Nganjuk. Honorer K1 tersebut minimal telah mengabdi selama 18 tahun bahkan ada yang telah mengabdi selama 38 Tahun. Syukur alhamdulillah putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung di tingkat PK tersebut memenuhi rasa keadilan, kemanusian dan kemaslahatan orang banyak dan masyarakat kecil seperti nasib Para Honorer K1 Kab. Nganjuk sejumlah 1.178 orang yang diwakili oleh 131 orang tersebut.
Langkah-langkah kedepan yang akan kami lakukan setelah Salinan Putusan PK diberitahukan dan disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia :

  1. Kami akan bersurat kembali menindalnjuti surat kami terdahulu yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia guna menindaklanjuti isi putusan PK No. 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14 April 2020;
  2. Kami akan bersurat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan sekaligus meminta audiensi terkait tindak lanjut konkrit guna mengangkat Para Honorer K1 Kab. Nganjuk sebagai PNS sesuai dengan Putusan PK No. 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14 April 2020;
  3. Kami juga akan berkoordinasi dan bersurat dengan Gubernur Jawa Timur, Bupati Nganjuk guna menindaklanjuti perwujudan pelaksanaan putusan PK No. 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14 April 2020 untuk merealisasikan isi putusan tersebut untuk nasib Para Honorer K1 Kab. Nganjuk sebagai PNS;
  4. Dan juga bersurat kepada DPR, DPRD, maupun Badan-Badan terkait sehubungan dengan pengawalan perwujudan pelaksanaan putusan PK No. 31 PK/FP/TUN/2020 tanggal 14 April 2020 untuk merealisasikan isi putusan tersebut untuk nasib Para Honorer K1 Kab. Nganjuk sebagai PNS.

Demikian Pers Rilease ini kami sampaikan kepada rekan-rekan Wartawan baik Media Cetak Nasional, Regional, Lokal, Media Online, Media TV dan Elektronik yang kami cintai yang berkenan menyuarakan pemberitaan aspirasi dari PARA HONORER K1 KAB. NGANJUK YANG BERJUMLAH 1.178 ORANG INI.

Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat dari ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta Maha Besar dan Semoga badai Pendemi Virus Covid19 segera berlalu dari bumi Tanah Air Indonesia, Amiinn Yaa Robbal Alamien.

Jika ada yang perlu dikonfirmasi contact person :
• Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., Advokat dan Kuasa Hukum (HP 081332854567)
• Anas Sidqi, Koordinator Para Honorer K1 Kab. Nganjuk (HP 08113407321)

Surabaya, 20 April 2020,
Kuasa Hukum
RPM Law Office
Ttd ttd
Kukuh Pramono Budi, SH., MH, Kristian Wahyu Hidayat, SH

             Ttd                                                                     ttd

Dedy Purwoko, SH. Dwi Istiawan, SH., MH.

(alf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pers Release Sekretariat Daerah Pemprov NTB Terhadap Pemeriksaan 69 Sample Covid-19

Mon Apr 20 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/20/pers-release-kuasa-hukum-honorer-nganjuk-atas-dikabulkannya-permohonan-oleh-mahkamah-agung/"></div>MATARAM, beritadepan.com – Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si memberikan Pers release terkait dengan pemeriksaan 69 sample covid-19 di Wilayah NTB sebagai berikut:<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/20/pers-release-kuasa-hukum-honorer-nganjuk-atas-dikabulkannya-permohonan-oleh-mahkamah-agung/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->