KEADAAN KAHAR DAN KONTRAK KERJA KONTRUKSI

24th April 2020    167 Views


Oleh
Basuki Rekso Wibowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Asas asas pokok dalam hukum kontrak pada dasarnya juga berlaku terhadap semua kontrak, termasuk dan tidak terkecuali terhadap kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelanggaraan jasa konstruksi (Pasal 1 angka 8 UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi). Kontrak kerja konstruksi, sesuai dengan namanya, memiliki ciri dan kekhususan tertentu yang membedakan dengan kontrak bisnis yang lain. Dalam kontrak kerja konstruksi berlaku ketentuan tentang prosedur pemilihan yang diatur dalam UU No.2/2017 dan/atau Perpres No.16/2018. Pemilihan penyedia jasa merupakan proses menuju terjadinya kesepakatan. Prinsipnya sebelum ditandatangani kontrak kerja konstruksi, terlebih dahulu dilakukan melalui proses pelelangan. Hubungan hukum yang bersifat kontraktual bermula setelah ditandatangani kontrak kerja konstruksi.
Kontrak kerja konstruksi yang dananya bersumber dari keuangan negara tidak sepenuhnya tunduk pada ketentuan ketentuan hukum kontrak perdata, melainkan juga tunduk pada ketentuan ketentuan dalam hukum administrasi. Hukum yang berlaku merupakan hukum campuran (mixed law). Tidak saja diatur dalam Buku ke-III KUH Perdata, melainkan juga diatur dalam UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 30/2000 tentang Penyelenggaran Pembinaan Jasa Konstruksi, PerPres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan dan instruksi Menteri PUPR dan lain sebagainya. Berbagai ketentuan tersebut harus menjadi acuan dalam rangkaian proses pembuatan kontrak kerja konstruksi yang dananya bersumber dari keuangan negara. Sejak tahapan pra kontrak, kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Sedangkan penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.
Kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 47 UU No.2/2017 yang paling sedikit harus mencakup uraian mengenai :
(a). Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
(b). Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang ruanglingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
(c). Masa pertanggungan, memuat tentang jaksa waktu pelaksanan dan pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa;
(d). Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan jasa konstruksi;
(e). Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
(f). Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jas konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
(f). Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
(g). Penyelesaian perselisihan, memat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
(h). Pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
(i). Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
(j). Kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentag kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggngjawaban kegagalan bangunan;
(k). Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan social;
(l). Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
(m). Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
(n). Jaminan atas resiko yang timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atu akibat dari kegagalan bangunan dan ;
(o). Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
Uraian tentang materi muatan kontrak kerja konstruksi tersebut pada dasarnya sudah cukup lengkap, namun berdasarkan ketentuan Pasal 47 yang memuat frasa “paling sedikit”, artinya masih terbuka kemungkinan bagi para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk menambah klausul klausul lain yang dipandang perlu untuk dituangkan ke dalam kontrak kerja konstruksi.
WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI
Pihak yang tidak menjalankan kesepakatan dalam kontrak dapat dikwalifikasi sebagai telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Kapan terjadi wanprestasi terhadap kontrak kerja konstruksi, hal tersebut dapat dilihat kembali dalam klausula wanpresatasi dalam kontrak kerja konstruksi, menyangkut perbuatan atau peristiwa yang bagaimana yang dapat dikwalifikasi dan menjadi parameter sebagai wanpretasi. Dengan perkataan lain mengacu pada ketentuan Pasal 47 huruf “g” UU No. 2/2017 tentang materi muatan dalam kontrak kerja konstruksi.
Pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya wanprestasi dapat menyelesaikannya berdasarkan kehendak bersama dan kesepakatan melalui perundingan secara langsung (negosiasi) untuk mencapai musyawarah dan mufakat, atau, melakukan mediasi yang difasilitasi pihak ketiga sebagai mediator atau melakukan konsiliasi yang difasilitasi pihak ketiga sebagai konsiliator. Mediator dan konsiliator tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk mencapai perdamaian. Kesepakatan damai yang dihasilkan melalui proses negosiasi, mediasi atau konsiliasi dituangkan ke dalam akta perdamaian yang ditandatangani para pihak dan bersifat mengikat para pihak dan wajib dijalankan dengan itikad baik. Apabila ternyata dikemudian hari akta perdamaian tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimohonkan eksekusinya secara langsung, sebagaimana akta perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi di muka pengadilan berdasarkan PERMA No.1/2016.
Apabila upaya perdamaian melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan damai, maka sengketa kontrak konstruksi dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui arbitrase. Hal tersebut bergantung pada “dispute settlement clause” yang biasanya sudah termuat pasal penutup (midnight clause) dalam kontrak kerja konstruksi. Tahapan dan macam penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 huruf “p” jo. Pasal 88 UU No.2/2017.
Pada umumnya dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak lebih sering memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase daripada melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi melalui arbitrase dapat dilakukan apabila para pihak mengadakan kesepakatan tertulis sebagai klausula arbitrase (arbitration clause) yang termuat dan menjadi bagian dalam perjanjian pokoknya, atau, mengadakan perjanjian arbitrase (arbitration agreement) yang dibuat tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa (Pasal 7 UU No.30/1999). Klausula arbitrase (arbitration clause) atau perjanjian arbitrase (arbitration agreement) menimbulkan akibat hukum yang sama yaitu kesepakatan para pihak untuk menyelesaian sengketa yang akan terjadi, atau, sengketa yang telah terjadi melalui arbitrase. Tanpa ada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak, maka tidak ada kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta Pengadilan wajib menolak dan tidak akan melakukan campur tangan terhadap perkara yang bersangkutan, kecuali dalam hal hal tertentu yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No.30/1999.
Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui pengadilan, antara lain meliputi :
Para pihak pihak memiliki kebebasan dalam :
(a). Memilih forum (choice of forum), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc, arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Pemilihan arbitrase institusional harus disebutkan secara tegas dan definitive agar tidak multi tafsir di kemudian hari. Dalam praktek adakalangan disepakati para pihak memilih lembaga arbitrase asing, terutama apabila dalam kontrak kerja konstrusi melibatkan pihak asing, yang tentunya merasa lebih nyaman memilih arbitrase asing;
(b). Memilih hukum (choice of law), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih hukum yang berlaku terhadap kontrak dan digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak (choice of of law by the parties as a governing/applicable law). Terutama untuk kontrak yang mengandung adanya unsur hukum asing;
(c). Memilih tempat (choice of venue), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Dalam konteks arbitrase internasional pemilihan tempat berkaitan dengan masalah pengakuan dan pelaksanaannya di kemudian hari, berdasarkan syarat dan prosedur berdasarkan Konvensi New York 1958 jo. Keppres No.34/1981 dan UU No.30/1999.
(d). Memilih arbitrator (choice of arbitrator), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih arbitrator. Pada dasarnya arbitrator dipilih para pihak, selanjutnya arbitrator pilihan para pihak memilih ketua panel arbitrase. Dalam keadaan tertentu, arbitrator ditetapkan oleh Ketua Lembaga Arbitrase atau oleh Ketua Pengadilan. Arbitrator dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, serta tidak memiliki conflict of interest dengan pihak berperkara maupun putusannya;
(e). Memilih bahasa (choice of language), artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan memilih bahasa yang digunakan dalam kontrak maupun bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase. Namun UU No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan serta UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi mengharuskan bahasa kontrak kontruksi untuk menggunaan Bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut bersifat imperative yang mengancam kebatalan apabila dilanggar. Terkecuali terdapat unsur pihak asing, maka dapat dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing tersebut.
(f). Memilih mata uang yang digunakan (choice of curency) sebagai alat pembayaran, artinya para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan untuk memilih mata uang apa yang digunakan sebagai pembayaran terhadap pelaksanaan kontrak atau putusan arbitrase. Namun demikian perlu diperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bank IndonesiaNomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada ketentuan Pasal 1 angka1, jo. Pasal 2, 3 secara tegas mengatur kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) tentang larangan menolak penerimaan pembayaran dalam bentuk rupiah. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/11/DKSP;
Selain berbagai keunggulan di atas, keunggulan lain dalam proses arbitrase meliputi :
(a). Dibatasi waktu tertentu (time limitation), artinya, proses arbitrase dibatasi waktu tertentu berdasarkan ketentuan undang undang, peraturan prosedur lembaga arbitrase, sehingga lebih efektif dan efisien serta predictable menyangkut biaya yang harus dikeluarkan;
(b). Proses berlangsung secara tertutup (private and confidential), artinya proses arbitrase hanya dihadiri dan diketahui para pihak, sehingga terhindar kemungkinan terjadinya publikasi yang justru merugikan nama baik pihak pihak berperkara;
(c). Proses arbitrase diperiksa dan diputus oleh ekspert sesuai dengan bidangnya (expert in the subject matter of disputes), artinya arbitrator dipilih dan ditunjuk para pihak berdasarkan keahlian, pengalaman, serta tidak memiliki conflict of interest, sesuai dengan ketentuan dalam undang undang atau berdasarkan peraturan prosedur lembaga abritrase;
(d). Putusan arbirase bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya putusan arbitrase langsung selesai dan berkekuatan hukum tetap sejak dijatuhkan putusannya, serta tidak dapat dimohonkan upaya hukum sebagaimana dalam putusan pengadilan;
(e). Putusan arbitrase bersifat enforceable, artinya apabila putusan arbitrase tidak dipenuhi secara sukarela dapat dimohonkan pelaksanaannya melalui pengadilan. Bahkan terhadap putusan arbitrase internasional bersifat lintas jurisdiksi negara, artinya dapat dimohonkan pengakuan dan pelaksanannya (recognition and enforcement) di wilayah negara yang berbeda, sepanjang negara tempat dimana putusan arbitrase internasional terebut dijatuhkan dengan negara tempat putusan internasional tersebut dimohonkan pelaksanaan, merupakan negara peserta dan telah meratifikasi Konvensi NewYork 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) serta masing masing telah memiliki perjanjian bilateral;
BERAKHIRNYA, PENGAKHIRAN, PEMUTUSAN DAN KEBATALAN KONTRAK KERJA KONTRUKSI
Berakhirnya kontrak terjadi secara alamiah setelah lewat waktu masa berlakunya kontrak atau telah dipenuhinya seluruh prestasi dan kontra prestasi yang diteteapkan dalam kontrak oleh para pihak dalam kontrak yang bersangkutan.
Pengakhiran kontrak dapat terjadi apabila dikehendaki dan disepakati bersama oleh para pihak, meskipun mungkin masa berlakunya kontrak masih belum berakhir. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata bahwa persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang. Pengakhiran kontrak berdasarkan kesepakatan bersama para pihak dituangkan dalam kontrak baru, atau cukup dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak induknya, yang isinya menyatakan bahwa kontrak yang pernah dibuat oleh para pihak sebelumnya telah disepakati untuk dinyatakan berakhir beserta pengaturan segala akibat hukumnya.
Pemutusan kontrak dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan telah melakukan pelanggaran atau pengingkaran (wanprestasi) dalam melaksanakan ketentuan ketentuan dalam kontrak. Lazimnya dalam setiap kontrak telah dimuat klausula wanprestasi menyangkut keadaan yang bagaimana yang dapat dikwalifikasi sebagai wanprestasi sehingga oleh karenanya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk pemutusan kontrak. Pasal 47 huruf “i” UU No.2/2017 telah mengatur tentang ketentuan tentang kemungkinan pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Tentunya berbagai akibat hukum, menyangkut tentang hak dan kewajiban para pihak, berkenaan dengan dilakukannya pemutusan kontrak, harus juga diatur secara adil dan proporsional.
Kebatalan kontrak terjadi apabila kontrak dinilai tidak memunuhi syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum kontrak mengatur tentang syarat dan alasan kebatalan kontrak beserta akibat hukumnya. Terhadap suatu kontrak karena suatu sebab tertentu dapat menjadi dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau dianggap batal demi hukum (nietig van rechts wege).
Kontrak dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan pembatalan yang dibuat oleh para pihak, atau, dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan karena adanya gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam kontrak.
Apabila para pihak bersepakat melakukan negosiasi ulang (re-negosiasi) untuk membatalkan kontrak yang pernah mereka buat sebelumnya, maka kontrak dengan sendirinya menjadi batal, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat lagi terhadap para pihak. Kesepakatan pembatalan kontrak harus memenuhi syarat syarat sahnya kontrak (pembatalan) dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Sesuai doktrin pacta sunt servanda maka kesepakatan pembatalan kontrak harus dihormati dan dijalankan dengan itikad baik.
Terhadap kontrak juga dapat diajukan gugatan pembatalan ke pengadilan oleh salah pihak apabila terdapat syarat subyektif dari sahnya kontrak yang tidak terpenuhi. Misalnya kontrak dibuat tanpa adanya kesepakatan yang diberikan secara bebas. Artinya kesepakatan yang mengandung adanya cacat kehendak (wils gebreken), karena terdapat paksaan (dwang), kesesatan (dwaling) atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 sd 1328 KUH Perdata. Hal lain yang juga dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan kontrak yaitu terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Tentang terjadinya penyalahgunaan gunaan sebagai alasan pembatalan kontrak tidak diatur dalam KUH Perdata Indonesia. Namun sudah diterapkan dalam praktek peradilan. Berbeda dengan di Belanda, misbruik van omstandigheden telah diatur dalam Niew BWnya.
Gugatan pembatalan kontrak juga dapat didasarkan alasan bahwa pihak yang mengadakan kesepakatan terbukti tidak memiliki kecakapan dalam membuat kontrak. Kontrak yang demikian itu akan menjadi batal setelah dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Adapun di pihak lain, suatu kontrak batal demi hukum (nietig van rechts wege) berdasar alasan bahwa kontrak dinilai tidak memenuhi syarat obyektif sahnya kontrak, yang meliputi adanya : obyek tertentu dari perjanjian serta perjanjian harus mengandung kausa yang halal. Suatu kontrak harus memiliki obyek tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1332 sd 1334 KUH Perdata. Suatu kontrak yang melanggar undang, melanggar kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum (openbare orde, public policy), berdasarkan ketentuan Pasal 1335 sd 1337 KUH Perdata, maka kontrak tersebut batal hukum.
Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya kontrak, maka kontrak tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum (nietig van rechts wege) terhitung sejak saat dibuatnya. Namun dalam prakteknya, untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif dan menjadi batal demi hukum juga dimohonkan agar dinyatakan batal demi hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan.
KLAUSULA FORCE MAJEUR
Dalam setiap kontrak bisnis, pada umumnya para pihak merasa perlu untuk mencantumkan adanya suatu klausula yang khusus mengatur tentang kemungkinan terjadinya kedaan memaksa, kahar, overmacht atau force majeur. Black’s Law Dictionary (7th edition, 1999) menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai “force majeure clause” sebagai : “a contractual provision allocating the risk if performance becomes impossible or impracticable as a result of an event of effect that the parties could not have anticipated or controlled”. Terjadinya keadaan demikian tidak diinginkan terjadinya oleh para pihak, karena akan membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap pelaksanaan kontrak. Pencantuman klausula demikian dalam kontrak tetap dipandang penting sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya suatu keadaan di kemudian hari.
Keadaan memaksa, kahar, overmacht, atau force majeur diatur dalam ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.
Pasal 1244 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa : “jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”.
Pasal 1245 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa : tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal hal yang sama telah melakukan hal yang terlarang”.
Para pihak berdasarkan kesepakatan memiliki kebebasan dalam merumuskan ke dalam klausula kontraknya tentang hal apa saja dan bagaimana suatu keadaan dikwalifikasi sebagai force majeur. Dalam kontrak kerja konstruksi juga wajib memuat klausula tentang keadaan kahar, keadaan memaksa atau force majeur. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 huruf “j” UU No.2/2017 tentang keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul diluar kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
Apakah keadaan kahar atau force majeur dirumuskan secara detil dan rinci ataukah hanya dirumuskan secara umum. Apabila pengertian keadan kahar atau force majeur tersebut dirumuskan secara rinci dan detil, dan di kemudian hari terjadi peristiwa yang termasuk dalam rumusan tersebut, maka terjadinya keadaan kahar atau force majeur tidak perlu dibuktikan lagi, melainkan dianggap sudah terbukti sebagaimana telah disepakati bersama para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Adapun apabila terjadi suatu peristiwa lain diluar apa yang telah dirumuskan secara rinci dan detil dalam kontrak, maka hal itu masih menimbulkan berbagai tafsir apakah termasuk keadaan kahar atau force majeur ataukah tidak. Sehingga bila terjadi sengketa, maka akan ditentukan berdasarkan tafsir dari hakim atau arbitrator dalam perkara yang bersangkutan. Lebih lebih apabila rumusan keadaan kahar atau force majeur hanya bersifat umum saja, maka hal itu sepenuhnya merupakan wewenang hakim atau arbitrator untuk menfasirkannya.
Blacks Law Dictionary mendefinisikan pengertian “force majeur” sebagai berikut : “..an event or effect that can be neither anticipated nor controlled”. Force majeur pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam 2 pengertian, yang bersifat absolut dan bersifat relatif. Force majeur bersifat absolut artinya suatu keadaan dimana samasekali tidak mungkin (impossibility) suatu perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana dalam keadaan normal.
Misalnya terjadi bencana alam yang tidak tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan obyek perjanjian menjadi musnah samasekali. Adapun force majeur yang bersifat relative merupakan suatu keadaan tertentu yang menyulitkan debitur untuk melaksanakan perjanjian. Kalaupun hendak tetap dilaksanakan maka debitur harus melakukan pengorbanan yang demikian besar sehingga justru menjadikan tidak praktis lagi apabila tetap dilaksanakan. Dengan demikian, mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi tertunda.
Dalam kontrak kerja konstruksi, salah satu klausula yang musti termuat di dalamnya adalah pengaturan tentang kemungkinan terjadi force majeur, sebagaimana diatur Pasal 47 huruf “j” UU No. 2/2017. Apakah ruanglingkupnya terjadinya force majeur diuraikan secara detil dan rinci ataukah cukup dirumuskan secara umum, bergantung pada masing masing kontrak kerja konstruksi yang disepakati para pihak.
Dalam kaitannya dengan situasi aktual tentang terjadinya penyebaran pandemi COVID19 sebagai bencana besar yang menimpa berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang sangat membahayakan kesehatan manusia, karena telah menimbulkan ribuan korban jiwa. Pandemi COVID19 juga berdampak serius terhadap semua sektor kehidupan dan perekonomian. Terjadinya Pandemi COVID19 dapat dikategorikan sebagai force majeur. Siapapun juga, termasuk para pihak dalam kontrak samasekali tidak dapat mengetahui dan memperkirakan secara pasti sebelumnya akan terjadinya pandemi COVID19. Para pihak dalam kontrak juga tidak memiliki kontribusi dalam bentuk apapun terhadap terjadinya pandemic COVID19. Terjadinya Pandemi COVID19 menurut prinsip dalam hukum acara pada dasarnya sudah merupakan notoir feit yang telah diketahui bersama dan tidak tersangkalkan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.
Apabila para pihak dalam klausul kontrak kerja konstruksi sejak awal sudah memasukkan terjadi wabah penyakit, endemic atau pandemic, sebagai keadaan force maejur maka hal demikian akan memudahkan para pihak maupun hakim dalam memberikan penilaian. Tidak memerlukan perdebatan yang berkepanjangan tentang penafsiran terjadinya force majeur. Kendatipun mungkin saja para pihak dalam kontraknya tidak memasukkan pandemic/endemic atau wabah penyakit sebagai force majeur, namun apabila melihat semakin massifnya penyebaran COVID19, beserta dampak yang ditumbulkannya, baik menyangkut kesehatan maupun kegiatan perekonomian terjadi force majeur telah terpenuhi. Terbitnya kebijakan Pemerintah menetapkan COVID19 sebagai keadaan bencana non alam berdasarkan Keppres No.12/2020 semakin menguatkan realitas keadaan sebagai terjadinya force majeur. Ketentuan tersebut terkait dengan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stablitas Sistem keuangan Untuk Penanganan COVID19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonimian Nasional dan/atau Stabilitas system Keuangan. Maupun berbagai kebijakan lain yang mengikutinya.
AKIBAT HUKUM KEADAAN FORCE MAJEUR
Perlu kiranya untuk selalu bersikap cermat dan hati hati dalam menilai apakah sesuatu keadaan sebagai force majeur. Keadaan force majeur pada dasarnya tidak dapat digeneralisasi. Melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing. Terkecuali apabila para pihak dalam kontrak yang disepakati bersama para pihak telah menguraikan secara rinci tentang apa saja yang dikwalifikasi sebagai force mejeur, dan memasukkan terjadinya pandemic/endemic atau wabah penyakit, sehingga apabila di kemudian harus benar terjadi sebagaimana disebutkan dalam klausula tersebut, maka hal itu dianggap telah terbukti keadaan force majeur. Namun apabila para pihak dalam klausula force majeur hanya menyebutkan secara umum, atau, telah terjadi peristiwa yang samasekali berbeda dengan yang dirumuskan dalam klausula force majeur dalam kontrak, maka yang berwenang menafsirkan adalah hakim atau arbitrator. Hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam paragraaf sebelumnya.
Ada pendapat sarjana yang berusaha untuk membedakan antara force majeur yang bersifat absolut dengan force majeur yang bersifat relative. Kalau menyangkut force majeur yang bersifat absolut, misalnya akibat bencana alam berupa banjir, tanah longsor, tsunami, badai, likuifaksi, gempa bumi dan lain lain (the act of God). Terjadinya bencana alam tersebut tidak dapat diketahui atau diperkiranya sebelumnya oleh para pihak atau oleh siapapun juga. Peristiwa peristiwa tersebut sepenuhnya merupakan perbuatan Tuhan (the act of God). Tuhan tidak mungkin dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya bencana alam tersebut.
Meskipun bencana alam tersebut berdampak pada eksistensi kontrak dan pelaksanaan kontrak yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian apabila terjadi sengketa yang terkait dengan persoalan tersebut, hakim berwenang untuk menilai dalam putusannya, apakah peristiwa tersebut masuk dalam kwalifikasi sebagai the act of God ataukah tidak. Dalam keadaan demikian terjadi ketidakmungkinan samasekali bagi debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam keadaan demikian debitur dapat menggunakan sebagai alasan tersebut untuk minta agar dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kontrak serta membayar biaya, kerugian serta bunga sebagaimana telah disepakati dalam kontrak.
Menyangkut terjadinya Pandemi COVID19, apakah termasuk force majeur bersifat absolut ataukah relative. Saya berpandangan bahwa, Pandemi COVID19 termasuk sebagai force majeur yang bersifat relative. Muncul dan menyebarnya Virus COVID19 betul betul diluar perkiraaan, kendali dan kemampuan para pihak dalam kontrak untuk dapat mengetahui sebelumnya.
Meskipun persoalan ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Bukankah pada bulan Desember 2019, bahwa konon awal munculnya virus COVID19 terjadi di Wuhan, China, sudah diketahui secara luas. Berdasarkan argumentasi ini, seharusnya Pemerintah Indonesia sudah dapat memperkirakan dan telah melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah masuknya dan tersebarnya di Indonesia sehingga dapat mencegah dampak yang lebih massif. Berdasarkan argumentasi ini, Indonesia dinilai telah gagal dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus COVID19 di Indonesia. Namun terdapat argumentasi yang sebaliknya, bahwa penyebaran Virus COVID19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampeir di sebagian besar negara negara di dunia, bahwa termasuk di negara negara yang sangat maju system kesehatannya, seperti di USA, Inggris, Jerman, Italy, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Israel dan lain lain yang justru jumlah penderita dan korbannya paling banyak. Meskipun telah diantisipasi dengan baik, namun mereka tidak terhindar dari masuk dan menyebarnya virus COVID19 di negara masing masing.
Ada yang mengatakan bahwa Virus COVID19 sebagai act of God, dengan alasan bahwa virus sebagai mahluk hidup merupakan ciptakan Tuhan. Namun demikian, ada pula yang mengatakan bahwa pengembangbiakan dan penyebaran Virus COVID19, yang konon terjadi di suatu laboratorium di Wuhan, China, itu sebagai act of Human. Akibat keteledoran dalam manusia (para laborant), sehingga telah menyebabkan terjadinya kebocoran, yang akhirnya virus COVID19 menyebar ke seluruh dunia sebagaimana saat ini.
Menurut pandangan saya, terjadinya bencana COVID19, sebagai force majeur yang bersifat relative. Lantas bagaimana pengaruhnya terhadap esksistensi kontrak dan pelaksanaan kontrak bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Bahwa terjadi bencana COVID19 telah mengakibatkan terjadinya situasi yang sangat sulit bagi para pihak, terutama debitur, dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagaimana dalam situasi normal.
Kesulitan dan terhalangnya kewajiban debitur pada dasarnya tidak bersifat permanen. Melainkan hanya bersifat sementara waktu saja. Yaitu selama terjadinya wabah Pandemi COVID19. Sebagaimana analisis para ahli kesehatan dan mikrobiologi yang mengatakan bahwa, Pandemi COVID19 tidak bersifat permanen. Melainkan bersifat sementara. Setelah melewati masa puncaknya, maka akan berakhir dengan sendirinya dan keadaan kembali menjadi normal seperti semula. Persoalannya adalah kapan berakhirnya pandemic COVID19 tidak dapat diketahui secara pasti. Para ahli hanya memberikan analisis dan pendapat sesuai dengan keahlian dan pengalamannya masing masing.
Keadan force majeur akibat adanya pendemi COVID19 tidak permanen sifatnya, melainkan hanya bersifat sementara, maka debitur samasekali tidak tidak terbebas dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi kepada kreditur. Debitur tetap berkewajiban memenuhi prestasinya kepada kreditur. Karena kontrak yang pernah dibuat oleh para pihak, tetap berlaku dan mengikat, serta tidak menjadi berakhir karena terjadinya force majeur akibat pandemic COVID19. Pada suatu ketika nanti, apabila wabah Pandemi COVID19, secara resmi oleh Pemerintah sudah dinyatakan telah berakhir, maka debitur tetap berkewajiban memenuhi prestasinya kepada kreditur.
Force majeur yang bersifat relative tersebut, apakah sama dan sebangun, ataukah memiliki perbedaan, dengan keadaan hardship, sebagaimana dikenal dalam common law system. Persoalan tersebut secara akademik dan konseptual masih perlu diperdebatkan lebih jauh. Oleh karena pada dasarnya hardship memiliki unsur unsur yang sama dengan force majeur yang bersifat relative, yaitu adanya kesulitan berat dan bersifat fundamental dari debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Akibat terjadinya Pandemi COVID19 telah mengakibatkan debitur mengalami kesulitan ekonomi luar biasa untuk memenuhi kewajibannya. Dengan perkataan lain keadaan demikian tidak menghapuskan samasekali kewajiban debitur kepada kreditur. Apabila debitur hendak menggunakan terjadi pandemic COVID19 sebagai alasan untuk membatalkan kontrak serta melepaskan diri samasekali dari kewajibannya terhadap kreditur, justru hal tersebut mengindikasikan debitur memiliki itikad tidak baik.
RENEGOSIASI KONTRAK ?
Dalam situasi saat ini perlu kiranya menetapkan pilihan langkah prioritas untuk menyelesaikan persoalan. Terutama menyangkut projek kontruksi yang memerlukan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar, misalnya pembangunan jalan toll, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, pengadaan alutista, gedung perkantoran sebaiknya sementara waktu ditunda meskipun telah lama diprogramkan. Adapun terhadap projek kontruksi yang sudah dilakukan proses pelelangan dan sudah ditentukan pemenangnya namun belum dilakukan penandatanganan kontrak kontruksi sebaiknya ditunda penandatanganan kontraknya. Sebelum dilakukan penandatanganan kontrak krja konstruksi maka belum terbit hak dan kewajiban masing masing pihak. Pengguna jasa, sebagai project owner, tidak dapat dituntut berdasarkan alasan wanprestasi. Sedangkan terhadap projek kontruksi yang kontraknya sudah ditandatangani, dan projeknya sudah berjalan, maka masalah ini yang memang perlu mendapatkan perhatian dan diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.
Keadaan force majeur akibat Pandemi COVID19 tentunya juga berdampak terhadap eksitensi kontrak dan pelaksanaan kontrak kerja kontruksi yang pernah dibuat oleh para pihak sebelumnya. Pada dasarnya para pihak berdasarkan kehendak dan kesepakatan bersama dapat melakukan renegosisi kontrak. Kontrak yang sudah dibuat sebelumnya, dan ternyata tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya akibat terjadinya force majeur Pandemi COVID19, dapat dilakukan re-negosiasi dengan cara mengatur kembali hal hal apa sajakah untuk disesuaikan dengan keadaan baru. Substansi kesepakatan baru dalam renegosiasi tersebut sepenuhnya bergantung kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kesepakatan baru hasil proses renegosiasi dituangkan dalam kontrak baru, atau, atau dimuat sebagai addendum, bersifat mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.
Renegosiasi dapat dilakukan terhadap kontrak bisnis apa saja, termasuk – namun tidak terbatas – pada kontrak kontruksi. Apabila renegosiasi menghasilkan kesepakatan baru, maka hal tersebut merupakan upaya dan capaian yang terbaik. Artinya para pihak berdasarkan kehendak, kesepakatan dan itikad baik telah berhasil menyelesaikan masalah (re-negosiasi) melalui musyawarah secara damai.
Renegosiasi kontrak akan berhasil apabila para pihak mengutamakan common interest based, bukan bersikap positional based. Sikap positional based, adalah sikap “pada pokoknya” atau sikap “menang menangan” dengan berparadigma zero sum game, oleh masing masing masing pihak justru akan mempercepat kegagalan premature dalam proses renegosiasi. Dalam situasi seperti ini jangan sampai terjadi kadalisme, yaitu pihak yang kuat, cerdik dan licik berusaha untuk mengkadali, melalui berbagai tipu daya terhadap pihak yang lemah. Dalam situasi seperti ini jangan sampai terjadi kanibalisme, yaitu pihak yang kuat dengan tega dan semena-mena membunuh pihak yang lemah (homo homini lupus) hanya karena ingin mempertahankan kelangsungan hidupanya sendiri
Renegosiasi akan berhasil apabila para pihak memiliki itikad baik dan kemauan kuat berusaha untuk melakukan negosiasi ulang berdasarkan prinsip give and take, atau, take and give, yaitu berintikan semangat untuk berbagi resiko dan berbagi tanggungjawab. Sesuai pepatah bijak bahwa “ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul”. Sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan baik dalam jangka panjang ke depan bagi kepentingan para pihak itu sendiri. .
Namun dalam praktek, sejatinya tidak mudah untuk membawa kesepakatan para pihak untuk melakukan renegosiasi merumuskan kontrak yang baru. Proses re-negosiasi pada umumnya akan berlangsung dengan alot. Masing masing pihak akan berusaha memanfaatkan keunggulan posisi tawarnya (bargaining position) untuk menekan pihak lawan bernegosiasi agar bersedia menerima konsep yang ditawarkannya. Dalam keadaan demikian, justru pihak debitur yang memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan kreditur. Tanpa bermaksud untuk berprasangka buruk, namun dalam keadaan demikian itu debitur akan berusaha memanfaatkan situasi terjadinya bencana pandemi COVID19 sebagai alasan terjadinya force majeur untuk membebaskan diri, atau setidaknya untuk menunda, pemenuhan kewajibannya kepada kreditur.
Yang dimaksud dengan debitur dalam kontrak kerja konstruksi bisa mencakup penyedia jasa maupun pengguna jasa. Kewajiban penyedia jasa adalah memberikan kontra prestasi dalam bentuk melanjutkan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan kepada pengguna jasa sebagaimana mestinya. Kewajiban pengguna jasa adalah memberikan kontra prestasi dalam bentuk melakukan pembayaran atas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan tahapan yang disepakati.
Dalam situasi demikian, siapakah pihak yang sesungguhnya paling menderita ? Saya berani untuk mengatakan bahwa pihak penyedia jasa merupakan pihak yang paling menderita dalam situasi seperti ini. Oleh karena penyedia jasa harus menanggung semua biaya biaya yang meliputi dan tidak terbatas untuk pembayaran upah dan gaji pegawai, termasuk pemberian pesangon bila dilakukan PHK, pembayaran biaya penyewaan peralatan berat, biaya untuk pembelian bahan bahan yang mungkin sebagai berasal dari impor, pembayaran bunga bank karena sebagaian modal pelaksanaan proyek pada umumnya bersumber dari kredit perbankan dan lain sebagainya. Sementara proyek kontruksi menjadi “mangkrak” dan belum dapat dimanfaatkan. Lebih lebih apabila project owner adalah dari perusahaan swasta, maka penderitaan bagi kalangan penyedia jasa akan terasa lebih parah lagi. Dalam keaan seperti sekarang ini, project owner juga sedang berusaha untuk survive, menyelamatkan dari dari penderitaan yang lebih parah. Mereka juga mengalami kesulitan keuangan untuk dapat melakukan pembayaran kepada penyedia saja kontruksi. Kalaupun toh ada, terbatas untuk bertahan hidup, sehingga mereka memilih untuk menunda pembayaran sampai dengan keadaan pulih menjadi normal kembali. Lagi pula seandainya proyek selesai dikerjakan dan diserahkan, misalnya hotel atau perkantoran, maka itupun dalam situasi saat ini tidak dapat dimanfatkan dan belum dapat menghasilkan uang.
Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Simulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan CounterCyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019 ternyata hanya ditujukan kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Itupun terbatas di sector pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. Nilainya hanya sebatas Rp. 10 milyard rupiah saja. Adapun terhadap sector jasa kontruksi yang juga terdampak akibat terjadinya Panemi COVID19 nampaknya masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah menyangkut bagaimana solusinya. Diharapkan segera disusul kebijakan Pemerintah untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi para pelaku di bidang jasa kontruksi yang mengalami persoalan dan penderitaan yang sama. (BRW 21/4/2020).

Oleh
Basuki Rekso Wibowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pers Release 24 April 2020 Sekretariat Daerah Pemprov NTB, Terhadap Pemeriksaan 94 Sample Covid-19

Fri Apr 24 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/24/keadaan-kahar-dan-kontrak-kerja-kontruksi/"></div>MATARAM, beritadepan.com – Jumat 24 April 2020, Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si kembali memberikan Pers release terkait dengan pemeriksaan 94 sample covid-19 di Wilayah NTB sebagai berikut: (alf)<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/04/24/keadaan-kahar-dan-kontrak-kerja-kontruksi/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->