PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

12th May 2020    121 Views

Oleh:
Basuki Rekso Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Nasional
081311077905 – basukireksowibowo@ymail.com

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta)

CATATAN KECIL TERHADAP KETENTUAN PASAL 104 :
Tulisan ini fokus pada analisis terhadap ketentuan Pasal 88 UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.  Namun demikian sebelumnya perlu sedikit untuk diberikan analisis terhadap ketentuan Pasal 104.  Sebagaimana diketahui bersama bahwa UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.  Berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf “a” diatur bahwa terhadap semua peraturan perundang undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.18 Tahun 1999  dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No.2 tahun 2017. Kemudian  ketentuan Pasal 104 huruf “b” mengatur bahwa UU No. 2 Tahun 2017 maka UU No. 18 tahun 1999 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  Pasal 104 ditempatkan dalam Bab XIV tentang Penutup.

Menurut pendapat saya, struktur dan cara pengaturan Pasal 104 UU No.2 Tahun 2017 terkesan terbalik-balik. Harusnya antara ketentuan pada huruf “a” dan huruf “b” saling bertukar posisi.  Lazimnya, dengan berlakunya UU baru maka yang  pertama tama yang harus ditegaskan adalah  status UU yang lama, apakah dicabut ataukah diubah.  Ibaratnya terlebih dahulu menyasar terhadap  “induknya” terlebih dahulu dulu, baru kemudian mengatur tentang bagaimana “nasib” anak anak dan keturunannya.  Pasal 104 huruf “b” sudah menegaskan tentang pencabutan UU yang lama. Konsekuensi hukumnya terhadap seluruh materi muatan UU No.18 tahun 1999 menjadi tidak berlaku lagi.

Lantas bagaimana dengan segala peraturan pelaksanaan yang pernah dibuat berdasarkan UU yang lama, apakah dengan sendiri dicabut dan tidak berlaku lagi ? Jawabnya tidak.  Peraturan perundangan yang dibuat sebagai peraturan pelaksanaan UU yang lama, berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf “a” dinyatakan masih tetap berlaku.  Namun disertai “dengan syarat dan ketentuan”, bahwa selama materi muatannya tidak bertentangan dengan UU yang baru.  Hal ini dikandung maksud agar tidak terjadi “kekosongan hukum”  serta untuk menjamin “kepastian hukum” apabila semua peraturan perlaksanaan UU yang lama turut dicabut seketika bersamaan dengan pencabutan UU yang lama. Dalam perkembangannya ke depan, secara bertahap terhadap peraturan perundang undangan yang dibuat sebagai pelaksanaan dari UU yang lama akan diperbaharui atau dicabut untuk disesuaikan dengan materi muatan UU yang baru.  Dengan demikian diharapkan akan terjadi harmonisasi materi muatan antara ketentuan ketentuan yang bersifat vertical, yaitu antara UU yang baru dengan semua peraturan perundang undangan pelaksanaannya.  

CATATAN KECIL TERHADAP KETENTUAN PASAL 88

Sekarang marilah kita fokus untuk mendiskusikan ketentuan Pasal 88 UU No.2 tahun 2017. Sengketa konstruksi terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan  (ayat 1).  Dalam hal musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, penyelesaian sengketa menempuh tahapan sesuai yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi (ayat 2). Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa (ayat 3). Tahapan sengketa sebagaimana dimaksud meliputi mediasi, konsiliasi; dan arbitrase (ayat 4). Selain mediasi dan konsiliasi, para pihak dapat membentuk “Dewan Sengketa” (ayat 5). Pemilihan keanggotaan “Dewan Sengketa” berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak (ayat 6).  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PP (ayat 7).

Sengketa konstruksi dapat melibatkan pihak pihak, antara lain antara “Pengguna Jasa” yaitu pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi (Pasal 1 angka 5) dengan “Penyedia Jasa” yaitu pemberi layanan Jasa Konstruksi (Pasal 1 angka 6), atau, atau antara “Penyedia Jasa” dengan “Sub Penyedia Jasa” yaitu pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa (Pasal 1 angka 7). Sengketa terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan “Kontrak Kerja Konstruksi”  sebagai keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Pasal 8 angka 1).

Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 88 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7)  disebutkan “cukup jelas”. Artinya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau penafsiran lain kecuali harus dipahami sesuai dengan rumusan tekstualnya. Hanya terhadap ketentuan ayat (5) yang oleh pembuat UU telah diberikan penjelasan otentiknya.  Kendatipun demikian, secara akademik dan praktis, tetap menarik untuk dicoba untuk dipahami lebih lanjut rumusan ketentuan ketentuan Pasal 88 ayat Pasal 88 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) tersebut.

Ketentuan Pasal 88 ayat (1) mengutamakan penyelesaian sengketa kontruksi melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai opsi utama.  Penyelesaian dengan cara ini yang dikenal pula sebagai negosiasi yang berusaha untuk mencapai kesepakatan damai para pihak dan mengakhiri sengketa. Negosiasi yang berhasil mencapai perdamaian, maka akan berhasil memulihkan kembali hubungan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat melanjutkan kembali hubungan hukum dan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja konstruksi.  Negosiasi merupakan cara yang paling umum untuk dipilih sebagai opsi utama (premium remedium) untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat keperdataan. Keberhasilan negosiasi mencapai perdamaian sangat ditentukan oleh kemauan bersama para pihak untuk saling melakukan trans-konsesi, melalui pola “give and take” atau “take and give” berdasarkan “common interest based” agar berhasil mencapai “Best Alternatif to Negotiated Agreement” (BATNA).

Kemudian berkenaan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) yang mengatur  bahwa apabila musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) telah gagal dalam mencapai kesepakatan damai, maka tahap selanjutnya adalah para pihak menempuh cara penyelesaian sesuai dengan tahapan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Seperti apa bentuknya serta bagaimana tahapannya, hal tersebut bergantung pada rumusan kontrak kerja konstruksi yang mengatur tentang “dispute settlement clause” nya.  Tentunya hal tersebut akan sangat bervariasi sesuai dengan bagaimana isi kesepakatan para pihak ketika merumuskannya dan menuangkannya ke dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam hal kontrak kerja konstruksi tidak mengatur tentang masalah “dispute settlement clause” maka berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) diatur bahwa para pihak bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa.  Dalam prakteknya sangat jarang ditemukan adanya kontrak kerja konstruksi yang samasekali tidak mencantumkan klausula yang mengatur tentang “dispute settlement clause”.  Dalam kontrak bisnis pada umumnya, termasuk dan tidak terbatas pada kontrak kerja kontruksi, selalu mencantumkan pengaturan tentang “dispute settlement clause”. Meskipun para pihak pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya sengketa diantara mereka di kemudian hari, namun klausula tersebut tetap diprlukan untuk dibuat sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.  Sengketa bisa saja terjadi, atau, samasekali tidak pernah terjadi. Ibaratnya, fungsi “dispute settlement clause” dalam kontrak bisnis bagaikan prinsip “sedia payung sebelum hujan”.  Tidak perduli apakah hujan akan benar benar turun, ataukah, justru udara panas tersengat matahari.

Pasal 88 ayat (3) mengatur tentang adanya persetujuan tertulis  menyangkut tentang tatacara penyelesaian sengketa. Terhadap ketentuan ini timbul pertanyaan hukum, apakah ketentuan tersebut bersifat ketentuan memaksa (imperative, dwingen) yang artinya bersifat mengikat dan harus dijalani, ataukah, hanya bersifat mengatur (fakultatif, opsional, regelend) yang artinya hanya sebagai sarana yang dapat digunakan ataukah tidak digunakan oleh para pihak.   Saya mencoba memahaminya bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat fakultatif. Hal itu bertolak dari frasa yang menyatakan bahwa para pihak “membuat persetujuan tertulis” dstnya.  Persetujuan tertulis yang dibuat oleh para pihak tunduk pada prinsip prinsip dan ketentuan dalam hukum kontrak. Meliputi  prinsip kebebasan berkontrak (freedom to contract, partij autonomie), terpenuhinya syarat syarat sahnya kontrak (validity of contract), adanya kesepakatan para pihak (consesualisme), kepribadian kontrak (privity of contract), kekuatan mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda), serta adanya asas moral berupa itikad baik dalam kontrak (good faith, geode trouw). Hal hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata (BW). 

Para pihak tetap memiliki kebebasan untuk mengadakan kesepakatan, sebaliknya juga memiliki kebebasan untuk tidak (berhasil) mencapai kesepakatan.  Dalam hal tercapai kesepakatan tertulis dari para pihak, maka para pihak dan  memlih dan menentukan cara penyelesaian sengketa, apakah  hendak dilakukan melalui  mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, hal tersebut sebagaimana diatur dalam  Pasal 88 ayat (4).   Karakteristik mendasar pada pemilihan dan penggunaan penyelesaian sengketa melalui cara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sebagai “out of court dispute resolution” harus didasarkan pada adanya kehendak bersama para pihak.   Tanpa adanya kehendak bersama dan kesepakatan bersama para pihak,, maka cara cara demikian tidak dapat digunakan dan tidak dapat dipaksakan.   Lantas bagaimana apabila para pihak ternyata gagal dalam mengadakan kesepakatan tertulis untuk menggunakan cara mediasi, konsilasi atau abritrase, maka selanjutnya para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara mengajukan gugatan pengadilan ke pengadilan berwenang.

Ketentuan Pasal 88 ayat (5) dan (6) mengatur tentang para pihak dapat membentuk “Dewan Sengketa” yang keanggotaannya dipilih berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.  Tentang apa dan bagaimana tentang “Dewan Sengketa” telah diuraikan dalam Penjelasan otentik ketentuan ayat (5) bahwa  “Dewan Sengketa”  adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Terhadap ketentuan ini dapat diberikan beberapa catatan bahwa  pembentukan “Dewan Sengketa” pada dasarnya bersifat “fakultatif” bergantung pada kebutuhan  para pihak bersengketa. Sifat fakultatif tersebut nampak dari rumusan frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut. Sifat fakultatif pembentukan “Dewan Sengketa” juga nampak dari rumusan frasa yang berbunyi   “dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak bersengketa”.  Artinya, perlu tidaknya dibentuk “Dewan Sengketa” ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.  Adapun secara factual, para pihak dapat saja berhasil mencapai kesepakatan untuk membentuk “Dewan Sengketa”, namun sebaliknya, dapat pula para pihak telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk membentuk “Dewan Sengketa”.  Berdasarkan alasan tersebut, maka saya berpandangan bahwa eksistensi “Dewan Sengketa” tidak bersifat permanen, melainkan bersifat ad hoc dan “case by case”. Dibentuk sesuai kebutuhan dan didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak.   Persyaratan anggota “Dewan Sengketa” yang harus memiliki “profesionalitas” dan “non conflict of interest”  pada dasarnya merupakan syarat mutlak, dalam rangka untuk menjamin imparsilitas, obyektifitasnya.  

“Dewan Sengketa” yang dibentuk berdasarkan  kesepakatan para pihak “sejak pengikatan Jasa Konstruksi” yang memiliki tugas pokok “untuk mencegah dan menengahi terjadinya sengketa”.  Pertanyaan selanjutnya, adalah apabila dibentuk sejak pengikatan Jasa Konstruksi, lantas bagaimana dengan konsekuensi yang menyangkut biaya operasional “Dewan Sengketa” ?  Apakah dibebankan secara proporsional kepada para pihak yang mengadakan kontrak, ataukah, merupakan salah satu komponen biaya dalam pelaksanaan kontrak kontruksi itu sendiri. Hal ini mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Ketentuan Pasal 88 ayat (7) mengatur bahwa  ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Tidak ada yang perlu diberikan catatan dan komentar terhadap ketentuan ini, selain hanya menunggu dibuat dan diundangkannya PP sebagaimana dimaksud. Agar menjadi jelas tentang apa yang dimaksud dalam ketentuan ayat (1) tersebut.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE ATAU PENGADILAN

Pasal 88 UU No.2/2017 tidak mengatur larangan penyelesaian sengketa konstruksi melalui Pengadilan atau Arbitrase. Apakah sengketa konstruksi akan diselesaikan melalui pengadilan ataukah melalui arbitrase ditentukan bagaimana rumusan  “dispute settlement clause” dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Klausula tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak induknya, yaitu Kontrak Kerja Konstruksi. Rumusan dalam klausula tersebut berlaku mengikat sebagai undang undang terhadap para pihak yang mengadakan kesepakatan (Pacta Sunt Servanda).

Apakah dalam klausula tersebut para pihak telah bersepakat memilih cara cara penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 88, yaitu musyawarah, mediasi, konsiliasi, membentuk Dewan Sengketa (out of court dispute settlement). Ataukah para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi telah mencantumkan klausula arbitrase (“arbitration clause”) yaitu memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apakah melalui arbitrase institusional ataukah arbitrase ad hoc, ataukah, melalui arbitrase nasional ataukah arbitrase internasional. Hal tersebut sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.  Apabila dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebelumnya  tidak dicantumkan adanya klausula arbitrase (“arbitration clause”), namun apabila ternyata di kemudian hari terjadi sengketa, maka para pihak berdasarkan kesepakatan dapat membuat perjanjian arbitrase (“arbitration agreement”) terhadap sengketa yang telah terjadi.  

Dengan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase konsekuensi hukumnya sama, yaitu para pihak telah sepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian para pihak dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sengketanya ke Pengadilan. Pengadilan wajib menlak mengadili sengketa yang terdapat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.   Apabila para pihak tidak mengadakan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, maka para pihak terbuka kemungkinan untuk menyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui lembaga Pengadilan (by court dispute settlement).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Litbang Lakukan FGD Online Mengkaji “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Putusan Pengadilan”

Thu May 14 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/05/12/penyelesaian-sengketa-kontrak-kerja-konstruksi/"></div>Salah satu program kerja rutin Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI adalah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang biasanya dilakukan sebelum tim peneliti terjun ke lapngan untuk melakukan riset atau penelitian.Kegiatan FGD dengan mengangkat tema “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Putusan Pengadilan” ini kemudian dilaksanakan secara online menyesuaikan […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/05/12/penyelesaian-sengketa-kontrak-kerja-konstruksi/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->