SAKSI AHLI ATAU AHLI BERSAKSI ?

17th May 2020    137 Views

Oleh
Basuki Rekso Wibowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

Basuki Rekso Wibowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

Bermula dari Buku dan Sedikit Pengalaman

Kurang lebih setahun yang lalu, saya menerima kiriman dari seorang sahabat, sebuah buku kecil berjudul “The Expert Witness : More Maxims and Guidelines for Testifying in Court”, karya Stanley L Brodsky & Thomas G. Gutheil yang diterbitkan the American Psychological Association, tahun 2016. Karena berbagai kesibukan, atau karena sebab sebab yang lain, perhatian saya terhadap buku tersebut menjadi agak terbengkalai.   Buku tersebut baru sempat disentuh  dalam 4 – 5 hari belakangan ini.  Hal itupun karena merasa telah dimudahkan oleh kemewahan waktu akibat harus melakukan “Work from Home and Stay at Home”. Uraian dalam isi buku tersebut cukup menarik dan disajikan dalam gaya bahasa yang cair dan mengalir sehingga mudah dipahami. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa judul dan isi buku setebal 200 halaman tersebut  sesuai dengan keadaan kontekstual dengan praktek hukum yang berlangsung di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Fenomena munculnya “profesi baru” yang cukup menjanjikan secara finansial yaitu sebagai saksi ahli. Kehadiran saksi ahli seolah oleh telah menjadi trend, mode atau gaya dalam berperkara.  Para pihak mengajukan saksi ahli dalam rangka untuk menegaskan dan mengamankan kepentingan hukumnya dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam setiap perkara yang dinilai sangat menarik perhatian masyarakat pada umumnya  melibatkan kehadiran seorang atau beberapa orang saksi ahli. Saksi ahli dihadirkan oleh pihak pihak berperkara atau oleh hakim karena jabatannya.  Dengan kehadiran saksi ahli menjadikan jalannya  proses persidangan menjadi semakin riuh dan menarik.  Diwarnai dengan uraian argumentasi teoritis dan teknis ilmiah sesuai dengan latar belakang keahlian, pengalaman, referensi yang digunakan,  maupun sesuai dengan kepentingan dari masing masing pihak yang menghadirkan saksi ahli untuk menerangkan segi segi tertentu dalam perkara yang bersangkutan. 

Menjadi semakin menarik lagi apabila kemudian dalam persidangan terjadi perbedaan materi keterangan masing masing saksi ahli yang diajukan oleh para pihak berperkara. Materi  keterangan saksi ahli yang diajukan penggugat Nampak bertolak belakang dengan materi keterangan saksi ahli tergugat. Materi keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum akan nampak bertolak belakang dengan materi keterangan saksi ahli penasihat hukum. Mungkin akan menjadi semakin riuh lagi apabila materi keterangan saksi ahli yang dihadirkan hakim karena jabatannya juga berbeda dengan keterangan ahli lainnya.

Beberapa kasus terkenal, yang melibatkan saksi ahli, antara lain : 

(1). Dalam perkara pidana yang dikenal sebagai kasus “Kopi Sianida”. Dalam kasus tersebut “J” didakwa telah menaburkan racun sianida ke cangkir kopi “M”. Setelah   diminum  akhirnya “M” meninggal dunia.  Dalam kasus tersebut tidak terdapat saksi fakta yang mengetahui kebenaran “J” melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.  Saksi  yang kebetulan berada d TKP hanya menerangkan bahwa “M”dan “J” berada di TKP pada saat kejadian. 

Dalam persidangan dihadirkan beberapa saksi ahli, meliputi ahli di bidang toksik, untuk menerangkan dampak konsumsi toksik terhadap kesehatan. Kemudian saksi ahli di bidang IT, untuk menerangkan rekam gambar yang tersimpan di CCTV café setempat.  Kemudian saksi ahli bidang telekomunikasi, untuk menerangkan rekaman komunikasi yang terjadi sebelum terdakwa dan korban datang ke café.  Barang bukti yang lain berupa cangkir kopi, sisa kopi, telpon seluler terdakwa dan korban.

Dalam proses persidangan, hakim menyatakan terdakwa “J” terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Saksi ahli yang dihadirkan terdakwa memberikan keterangan berbeda. Hakim dalam putusannya berusaha merangkai “keping puzzle” berupa barang barang bukti yang ada, keterangan ahli, situasi di TKP, sebagai petunjuk, yang kemudian disimpulkan bahwa terdakwa “J” sebagai telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;

(2). Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan “KA”, mantan Dirut BUMN, yang didakwa korupsi dalam investasi di Australia. Saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara (BUMN). Sebaliknya, saksi ahli terdakwa menyatakan bahwa terdakwa melakukan investasi merupakan perbuatan perdata. Terdakwa menjalankan keputusan korporasi dan sesuai dengan doktrin “bussines judgement rule”.

Dalam investasi dapat saja untung, namun sebaliknya bisa juga rugi. Hal tersebut merupakan resiko bisnis.  Dalam tingkat pertama dan banding, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.  Namun dalam pemeriksaan kasasi terdakwa dinyatakan lepas dari dari segala tuntutan (ontslag van alle rechts vervolging). Pertimbangan dalam putusan kasasi sejalan dengan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa. Terjadinya kerugian akibat investasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; 

(3). Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan “NA” yang mantan Gubernur. Terdakwa diputus bersalah menyalahgunaan wewenang dengan  memberikan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, ijin usaha pertambangan, peningkatan IUP eksplorasi berubah menjadi IUP operasi dan produksi kepada sebuah korporasi. Selain itu juga dinyatakan bersalah menerima gratifikasi. Dalam kasus tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi ahli, yaitu saksi ahli tentang  kerusakan tanah dan lingkungan dari IPB, serta saksi ahli auditor BPKP.  Keterangan saksi ahli menyangkut tentang nilai besarnya kerugian negara akibat perbuatan terdakwa telah diterima hakim dan digunakan dalam putusannya.  Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Masih banyak kasus menarik lainnya, yang terkait dengan kehadiran dan peran saksi ahli.

Keterangan yang diberikan saksi ahli tersebut didasarkan pada persoalan hukum yang sama. Perbedaan mungkin juga disebabkan karena adanya perbedaan dalam pilihan teori, pertanyaan hukum yang diajukan, metode pendekatan, maupun penarikan kesimpulan.   Perbedaan latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman masing masing. Tidak kalah pentingnya adanya perbedaan kepentingan dari para saksi ahli yang turut menjadi penyebab terjadinya perbedaan materi keterangan masing masing saksi ahli yang bersangkutan.

Siapakah Saksi Ahli ?

Tidak terdapat definisi tentang siapa yang dimaksud sebagai “saksi ahli”.  Yang ada adalah syarat dan parameter tentang siapa yang dapat disebut sebagai saksi dan saksi ahli.   Black’s Law Dictionary (2009), membedakan antara saksi (witness) dengan saksi ahli (expert witness). Witness (n) didefinisikan sebagai “one who sees, knows, or vouches for something (a witness to the accident), 2. One who gives testimony, under oath or affirmation : (1) in person, (2). by oral or written deposition, or (3). by affidavit.  

Adapun tentang saksi ahli, Blacks Law Dictionary memberikan  definisi “expert witness” sebagai “a witness qualified by knowledge, skill, experience, training, or education to provide a scientific, technical, or other specialized opinion about the evidence for a fact issue. Artinya kurang lebih, saksi ahli adalah orang yang memiliki suatu keahlian yang berkualitas yang diperolehnya dari pengetahuan, ketram[ilan, pengalaman, pelatihan, pendidikan secara ilmiah dan teknikal dan kekhususan lainnya untuk memberikan pendapat terhadap bukti dan sesuatu fakta.

Terminologi “saksi ahli” seringkali menjadi bahan perdebatan. Penggunaan terminologi saksi ahli dinilai sebagai sebuah kekeliruan bahasa, sehingga disarankan agar lebih tepat menggunakan istilah ahli, bukan saksi ahli.  Karena ahli pada dasarkan tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami secara langsung terjadinya suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa. Berbeda dengan saksi fakta yang justru disyaratkan harus secara langsung melihat, mendengar dan mengalami terjadinya suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa.

Namun istilah saksi ahli pada dasarnya sudah lazim digunakan dalam praktek. Lagi pula Black’s Law Dictionary secara eksplisit menggunakan istilah “expert witness” atau saksi ahli. Demikian pula beberapa ketentuan dalam undang undang juga menggunakan terminologi saksi ahli untuk membedakannya dengan saksi fakta.

Kedudukan saksi dan saksi ahli memiliki beberapa persamaan dan perbedaan tertentu.  Persamaannya, adalah syarat untuk menjadi saksi secara mutatis mutandis juga berlaku bagi saksi ahli. Bahwa untuk menjadi saksi atau saksi ahli, disyaratkan seseorang harus sudah mencapai usia dewasa, sehat akal dan pikirannya, serta memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, bersedia dan berjanji akan bersikap jujur dan obyektif dalam memberikan kesaksian atau keterangan ahli,  serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan masing masing pihak berperkara. Saksi atau saksi ahli bersedia untuk mengangkat sumpah atau megucapkan janji sebelum memberikan keterangannya sebagai saksi maupun sebagai saksi ahli. 

Perbedaannya adalah saksi, atau yang disebut sebagai saksi fakta, adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung terjadinya sesuatu fakta peristiwa hukum yang disengketakan oleh para pihak. Keterangan saksi fakta yang tidak didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalamannya secara langsung akan dinilai tidak berharga sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan (testimonium de auditu). Saksi fakta berkewajiban untuk  memberikan keterangan sebagaimana apa adanya, tidak ditambah ataupun dikurangi. Saksi fakta dilarang menyimpulkan terhadap sesuatu keadaan. Hakim atau arbitrator yang berwenang menyimpulan terhadap sesuatu keadaan  yang telah diterangkan oleh saksi. 

Adapun saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan keahliannya, yang diperolehnya melalui proses pendidikan,  pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dan dijalani secara terus menerus terhadap sesuatu bidang tertentu yang  sesuai dengan persoalan yang menjadi pokok sengketa.  Saksi ahli tidak memberikan keterangan ahli berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman secara langsung ketika terjadinya suatu peristiwa hukum.   Keahlian selalu bersifat fokus dan spesifik terhadap bidang atau masalah tertentu. Keahlian tidak bersifat umum. Tidak ada orang yang memiliki keahlian  dalam berbagai bidang sekaligus.  Perkembangan ilmu pengetahuan semakin mengarah terjadinya spesialisasi, yang hal itu membawa pengaruh pada keahlian pihak yang menekuninya. Semakin spesifik dan fokus keahliannya, maka ia semakin ahli dibandingkan dengan yang lain yang bersifat umum.  Karena itu sangat mengherankan ketika ada seseorang yang bersedia menjadi saksi ahli terhadap semua persoalan hukum yang kepadanya dimintakan kesediaan sebagai ahli.  Ibaratnya yang bersangkutan menjalankan peran sebagai “palugada”, yang maknanya bahwa apa saja yang “lu minta”, “gue ada”.   Hakim pemeriksa perkara perlu menseleksi kualifikasi calon saksi ahli sesuai dengan keahlian dan pengalaman sesuai dengan masalah yang disengketakan.

Saksi ahli memberikan keterangan ahli terhadap suatu keadaan yang bersifat “post factum”. Artinya saksi ahli memberikan keterangan ahli setelah sesuatu peristiwa hukum selesai terjadi. Berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, saksi ahli akan menganalisis, merekontruksi serta menyimpulkan sesuatu keadaan berdasarkan suatu teori, asas, atau norma sesuai dengan keahlian dan pengalamannya yang bertujuan untuk dapat menjadikan terang benderang terhadap masalah yang disengketakan.

Pengaturan tentang Eksistensi Saksi Ahli

Dalam proses peradilan, kehadiran ahli atau yang lebih popular disebut sebagai saksi ahli cukup penting.  Meskipun bukan merupakan sesuatu yang bersifat wajib, namun dalam keadaan tertentu kehadiran saksi ahli tetap diperlukan.   Saksi ahli diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara perdata atau pidana di pengadilan negeri, dalam pemeriksaan perkara perdata tertentu di pengadilan agama, atau pemeriksan sengketa di pengadilan tata usaha negara, maupun dalam pemeriksaan sengketa bisnis di arbitrase. 

Pasal 154 HIR mengatur tentang eksistensi ahli atau saksi ahli dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Karena hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama  adalah hukum acara perdata di pengadilan negeri kecuali diatur secara khusus dalam undang undang peradilan agama. 

Pasal 100 huruf “b” jo. Pasal 102 dan 103 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana diubah dalam UU No. 9 tahun 2004 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya berdasarkan UU No. 51 tahun 2009  mengatur tentang ahli atau saksi ahli dalam sengketa tata usaha negara.

Pasal 49 dan 50 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) mengatur tentang eksistensi saksi dan saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa melalui arbitrase.  

Pasal 41 ayat  (4) huruf “e” jo. Pasal 42A ayat (1) UU No 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU  No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005   mengatur tentang eksistensi saksi ahli dalam pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 42 huruf “b” Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli mengatur eksistensi saksi ahali dalam proses pemeriksaan dalam persidangn di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 90 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang eksistensi aksi dan saksi ahli Saksi Ahli. Maupun dalam berbagai peraturan perundang undangan yang lainnya. 

Dalam peradilan pidana, diatur dalam beberapa pasal yang meliputi Pasal  1  angka 28 jo. Pasal 132 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 184 ayat (1),  Pasal 179 ayat (1), serta Pasal 186 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Membandingkan pengaturan tentang saksi ahli dalam beberapa ketentuan tersebut, nampak bahwa pengaturan dalam KUHAP  lebih rinci dibandingkan dalam HIR, RBG, UU PTUN, maupun UUAAPS.  Penjelasannya adalah, karena dalam proses peradilan pidana bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran yang bersifat materiil, sedangkan proses peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara, arbitrase, penyelesaian hubungan industrial, persaingan usaha  bertujuan untuk menemukan kebenaran formil.

Siapa Yang Dapat Mengajukan Saksi Ahli

Pihak pihak yang berperkara pada dasarnya dapat menghadirkan saksi ahli ke muka persidangan. Apakah kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli akan digunakan ataukah tidak sepenuhnya merupakan pilihan bagi para pihak itu sendiri. Hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan perkara yang bersangkutan maupun kebutuhan para pihak yang bersengketa itu sendiri. 

Terhadap suatu perkara yang terbilang sederhana mungkin tidak relevan menghadirkan saksi ahli. Kehadiran saksi ahli dalam perkara yang sederhana dan mudah menjadi mubadzir. Dalam perkara yang rumit, kompleks, bersifat “abu-abu”, masih diperdebatkan, karena menyangkut persoalan sangat teknis, sehingga memerlukan kehadiran saksi ahli. Hakim karena jabatannya juga berwenang menghadirkan saksi ahli. Tujuan dihadirkannya saksi ahli pada dasarnya sama, yaitu membuat menjadi terang benderang terhadap sesuatu masalah atau persoalan tertentu. Namun yang jelas, kualfikasi saksi ahli harus benar benar terukur dan dapat diidentifikasi secara jelas. 

Saksi ahli berhak mendapatkan sesuatu imbalan tertentu berkaitan dengan jasanya memberikan keterangan ahli yang menjadi kewajiban para pihak berperkara yang menghadirkannya, atau menjadi kewajiban negara apabila saksi ahli dihadirkan oleh hakim atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Dalam perkara perdata, di pengadilan negeri atau di pengadilan agama, saksi ahli dapat dihadirkan oleh penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon atau termohon,  atau oleh hakim karena jabatannya. Dalam pemeriksaan arbitrase, saksi ahli dapat dihadirkan oleh  pemohon, termohon atau arbitrator karena jabatannya.  Dalam sengketa tata usaha negara, saksi ahli dapat dihadirkan oleh penggugat, tergugat maupun hakim karena jabatannya. Adapun dalam perkara pidana, saksi ahli dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, atau atas permintaan hakim karena jabatannya.

Pada umumnya dalam praktek kehadiran saksi ahli baru dilakukan setelah pemeriksaan terhadap alat bukti lain dinilai telah cukup dan selesai dalam persidangan. Sebelum para pihak  mengajukan saksi ahli terlebih dahulu perlu menyampaikan rencana tersebut kepada hakim atau arbitrator pemeriksa perkara disertai dengan alasan yang mendukungnya. Mengapa diperlukan kehadiran saksi ahli dan menyangkut persoalan apakah sehingga perlu kehadiran saksi ahli.

Para pihak yang akan mengajukan saksi ahli harus mampu meyakinkan hakim mengenai hal tersebut. Dalam prakteknya, hakim terlebih dahulu akan minta kurikulum vitae dari calon saksi ahli yang akan dihadirkan, untuk mengetahui kapasitas keahlian dan pengalaman saksi ahli yang bersangkutan.  Kukurikulum vitae calon saksi ahli menjadi bahan penilaian bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak kehadiran saksi ahli. Hakim berhak menerima usulan para pihak yang akan menghadirkan saksi ahli, atau sebaliknya, juga berhak menolak rencana menghadirkn saksi ahli, apabila hakim menilai bahwa perkara tersebut sangat sederhana dan tidak memerlukan kehadiran saksi ahli.

Moralitas dan Obyektifitas Saksi Ahli

Dalam prakteknya, para pihak berperkara, atau lawyernya, yang sedang membutuhkan kehadiran saksi ahli, terlebih dahulu akan mencari informasi dan referensi tentang siapakah saksi ahli yang dinilai memiliki reputasi serta keahlian dan pengalaman sesuai dengan masalah yang disengketakan.  Ibarat sedang berbelanja, masing masing pihak berperkara atau lawyernya, terlebih dahulu akan memilah dan memilih mana calon saksi ahli yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Apabila telah berhasil ditemukan beberapa orang yang memiliki kualifikasi sebagai saksi ahli, maka langkah selanjutnya adalah mana diantara beberapa calon saksi ahli tersebut yang dinilai memiliki reputasi yang tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan masalah yang disengketakan.   Namun hal itu saja  dinilai tidak cukup.  Selain menyangkut soal keahlian dan pengalaman saksi ahli, yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah saksi ahli nantinya akan bersedia memberikan  keterangan ahli sesuai dengan keinginannya, yaitu mendukung dan menguatkan dalil dan argumentasi yang telah dikemukakan dalam persidangan ataukah tidak. Oleh karena apabila saksi ahli “terlalu obyektif” dalam memberikan keterangan ahli atau materi keterangan saksi ahli dinilai justru melemahkan dalil dan argumentasi pihak yang mengajukannya, maka dapat  menjadi “boomerang” yang merugikan pihak yang bersangkutan. 

Bagi seorang litigator lawyer, misinya hanya satu, memenangkan perkara kliennya, apapun cara dan upaya yang harus dilakukannya. Termasuk dalam menseleksi calon saksi ahli yang akan dihadirkannya ke muka sidang. Sebagaimana ungkapan yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa “there are two kinds of lawyer, those who know the law, and those who know the judge (anonymous)”, selanjutnya “I dont want to know what the law is, but I want to know who judge is (Roy Cohn, 1927-1986)”. 

Prinsipal sebagai pihak yang berperkara sebagai principal memilih lawyer juga bukan semata mata karena keahlian dan pengalamannya, melainkan sejauh mana memiliki jejaring dengan para penegak hukum, sehingga dapat menggunakan pengaruhnya dan menghasilkan putusan yang akan menguntungkannya.  

Bagi principal pihak berperkara intensinya adalah sebagaimana dalam ungkapan yang menyatakan : “ He wanted law from a lawyer as he wanted a coat from a tailor, because he could not make it so well himself (Anthony Trollope, The Warden 1855)”, klien tidak tahu harus melakukan apa, dank arena itu menyerahkannya pada upaya dan langkah hukum yang dijalankan oleh lawyer sebagai penasihat hukumnya.  Kedaan demikian mendorong agar a  lawyer will do anything to win a case – sometimes he will even tell the truth (Patrick Murray). Harapan yang terindah yang ingin didengar oleh klien dari lawyernya adalah  sebagaimana dalam ungkapan “the most beautiful in the English language are “not guilty” (Maxim Gorky, 1868-1936). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan saksi ahli, maka dalam rangka untuk memenangkan perkara  sesuai harapan kliennya, maka lawyer yang mewakili pihak pihak yang berperkara akan berusaha untuk menghadirkan saksi ahli berdasarkan motif dan tujuan tertentu.

Motif dan tujuannya sangat jelas, agar materi keterangan saksi ahli akan mendukung, menguatkan dalil dan argumentasi yang diajukan oleh pihak berperkara yang akan menghadirkannya sebagai saksi ahli.  Pertanyaan berikutnya adalah  menyangkut honorarium yang diminta oleh calon saksi ahli yang bersangkutan.  Dalam tahapan ini akan terjadi proses negosiasi antara calon saksi ahli dengan pihak yang akan mengajukannya. Negosiasi menyangkut materi keterangan ahli disandingkan dengan besaran imbalan honorarium yang harus dibayarkan oleh pihak berperkara kepada saksi ahli yang bersangkutan.

Ibaratnya, pendapat (ahli) akan disesuaikan dengan pendapatannya, atau, sebaliknya pendapatan yang diterima saksi ahli akan menentukan materi dan kualitas pendapatnya. Ada kalanya calon saksi ahli meminta honorarium yang tinggi, namun ada kalanya meminta sewajarnya saja.  Hasil bernegosiasi bisa saja terjadi deal, namun bisa juga no deal. 

Padahal secara moral saksi ahli tidak boleh mengorbankan idealisme dan obyektifitasnya sebagai ahli tetap selaras dengan prinsip obyektifitas ilmu pengetahuan, dengan cara merendahkannya dengan menggadaikan atau menjual keahliannya.  Sehingga bersedia   melakukan apapun, termasuk memberikan keterangan ahli, sesuai dengan pesanan atau keinginan pihak yang mengajukan. Hanya karena semata mata tergiur oleh besarnya honorarium yang akan diterimanya sebagai imbalan.  Materi keterangan saksi ahli akan disesuaikan dengan kehendak pihak yang menghadirkannya. 

Secara moral, seseorang tidak sepatutnya menawar-nawarkan dirinya sebagai saksi ahli. Saksi ahli sebaiknya menunggu datangnya pinangan dari pihak membutuhkan kehadirannya sebagai saksi ahli. 

Dalam prakteknya, pada umumnya para saksi ahli lebih menyukai apabila yang meminta dirinya sebagai saksi ahli berasal kalangan lawyer daripada kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Alasannya sangat jelas, bahwa honorarium yang akan diterimanya dari lawyer  akan lebih menggiurkan dibandingkan honorarium yang diterima dari polisi, jaksa atau hakim.  Pihak berperkara tentu sudah mengkalkulasi antara honorarium saksi ahli yang harus dibayarnya, dengan materi keterangan ahli sesuai dengan kehendaknya. Tentunya masalah “cost and benefit analysis” sudah dilakukan dengan cermat. 

Adapun honorarium yang diterima saksi ahli dari kepolisian, kejaksaaan atau pengadilan tentu jumlahnya tidak seberapa, karena hal tersebut sangat bergantung pada pagu anggaran yang sudah ditentukan.  Bahkan seringkali tidak terprogram samasekali mata anggaran untuk keperluan membayar saksi ahli.  Sehingga seringkali kesediaan saksi ahli ditunjuk oleh kepolisian, kejaksaan atau pengadilan semata mata karena terdorong oleh idealismenya dan keinginannya untuk turut terlibat dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana mestinya. 

Namun tidak semua saksi ahli bersikap demikian. Masih ada juga sekelompok ahli yang bersedia menjadi saksi ahli meskipun hanya dengan menerima sedikit pembayaran honorarium, ataupun malah tidak dibayar sama sekali,  atas jasanya memberikan keterangan ahli. Meskipun golongan yang belakangan ini relative tidak banyak. Boleh dikatakan sebagai anomaly dalam situasi serba materialistis sebagaimana pada saat ini.

Secara moral, saksi ahli harus tetap bersikap obyektif ilmiah dan netral dalam memberikan keterangan ahli terlepas siapapun pihak yang mengajukannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Stanley L Brodsky dan Thomas G Gutheil terebut, bahwa “expert witness often struggle between autonomy and internal integrity on on e hand and the demands of the trial process on other hand”. Selanjutnya dikatakannya bahwa : “keep your ethical priorities in order. Attention to scientific and professional truths is best joined with  responsibility to the court, and these obligations to the court  precede responsibilities to retaining counsel and to ptotection of self esteem”.

Pilihan moral saksi ahli akan menentukan arah dan kualitas keterangan ahli yang diberikannya. Sebelum menghadirkan saksi ahli ke depan persidangan, biasanya calon saksi ahli terlebih dahulu akan diminta untuk memberikan pendapat hukum tentang perkara yang bersangkutan. Dengan terlebih mempelajari semua dokumen perkara yang bersangkutan dikaitkan dengan bahan yang relevan serta referensi yang digunakan akan disusun pendapat hukum.  Membaca pendapat hukum yang disusun calon saksi ahli maka akan segera dapat diketahui arah dan materi keterangan ahli yang akan disampaikan di muka persidangan. 

Secara moral, saksi ahli harus memberikan keterangan ahli sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, yang disampaikan sesuai dengan prinsip obyektfitas ilmu pengetahuan, saksi ahli tidak memiliki konflik kepentingan tertentu dengan pihak berperkara, termasuk dengan pihak yang menghadirkannya sebagai saksi ahli.

Menjalankan prinsip dan sikap hidup yang demikian sudah barang tentu tidak mudah. Antara tetap bersikap keukeuh untuk mempertahankan idealism dan moralitas dalam menjaga obyektifitas ilmu pengetahuan  dalam memberikan keterangan ahli sebagaimana apa adanya sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya di satu pihak,  godaan berupa tawaran imbalan honorarium agar ia bersedia mengorbankan idealism dan moralitas ilmiahnya di pihak yang lain.   Pilihan moral saksi ahli akan menentukan bagaimana dan ke arah mana sikapnya akan berlabuh ketika menghadapi dilemma demikian. 

Sebelum memberikan keterangan ahli di muka persidangan, saksi ahli terlebih dahulu diminta untuk  mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.   Sumpah atau janji yang diucapkan dengan khidmat oleh saksi ahli pada dasarnya merupakan  komitmen moral religious kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ia akan bersikap jujur, obyektif, tidak memihak dalam  memberikan keterangan ahli sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.  Sumpah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral reliogius saksi ahli kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ia akan bertindak jujur, obyektif, dan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. 

Dengan telah mengucapkan sumpah, maka saksi ahli diharapkan telah memiliki “rem moral” untuk mencegah kemungkinan saksi ahli akan berbohong dan bersikap atau mengatakan yang sebaliknya dari suatu kebenaran. Konsekuensi dari diucapkannya sumpah atau janji tentu sudah diketahui da disadari oleh saksi ahli yang bersangkutan.  Apakah saksi ahli telah menyampaikan keterangan ahli dengan benar ataukah sebaliknya, hanya Tuhan Yang Maha Esa dan saksi ahli itu sendiri yang paling tahu dan mampu menyadarinya.

Menguji “nyali” Saksi Ahli

Menjadi Saksi ahli tidak mudah. Dengan perkatan lain sangat sulit dan sangat menegangkan. Selain persyaratan keahlian dan pengalaman yang harus dikuasai, saksi ahli juga harus benar benar percaya diri dan berani untuk tampil di muka persidangan untuk diuji keahlian dan pengalamannya oleh semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan. 

Pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada saksi ahli meliputi sejauh mana keahlian dan pengalaman saksi ahli berkenaan dengan persoalan yang disengketakan. Latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman saksi ahli akan menjadi fokus pertama yang akan diujikan, tujuannya untuk mengetahui dan memastikan bahwa saksi ahli memang sudah sepantasnya diajukan sebagai saksi ahli ke muka persidangan ataukah tidak.

Sebelum tampil di muka persidangan, seorang saksi ahli harus yakin betul, bahwa ia  telah benar memahami segala segi dari masalah yang dimintakan penjelasan kepadanya dalam kapasitas sebagai ahli.  Saksi ahli perlu mempersiapkan diri dengan seksama, membaca semua dokumen terkait dengan perkara, mempelajari semua referensi yang memuat tentang asas, teori, maupun norma yang terkait dengan materi keterangannya.

Pertanyaan pertanyaan berikutnya menyangkut soal pengetahuan saksi ahli tentang teori, asas, norma, serta referensi yang digunakan saksi ahli dalam memberikan keterangan ahli di persidangan. Keterangan ahli yang disampaikan dengan baik di muka persidangan dapat digambarkan oleh Stanley L Brodsky & Thomas G Gutheil tersebut sebagai “expert witness as master teacher”. Proses persidangan dapat berubah menjadi hening, ketika saksi ahli dengan sangat piawai berhasil menyampaikan keterangannya dengan baik, lancar, berdasarkan pilihan teori, metode pendekatan serta cara penarikan kesimpulan yang tepat. Disampaikan dalam gaya, bahasa dan intonasi yang jelas, terjaga dan mudah dipahami.

Pada umumnya pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang mengajukannya sebagai saksi ahli dalam rangka untuk mendukung kebenaran dalil dan argumentasi hukum yang diajukan dalam persidangan sebelumnya. Seolah olah telah terdesain sedemikian rupa sebagai “tik – tok” yang dikemas dalam bentuk “Q and A” antara pihak yang menghadirkan saksi ahli dengan saksi ahli yang bersangkutan sehinggfa antara pertanyaan dengan jawaban saksi ahli saling bersesuaian satu sama lain.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh pihak lawan cenderung akan berusaha untuk mencari titik lemah dari saksi ahli, yang dilakukan dengan cara meragukan kapasitas keahlian dan pengalamannya, atau menyangkut penguasaan saksi ahli terhadap teori, asas, norma, maupun referensi yang digunakan oleh saksi ahli. Pertanyaan pertanyaan  yang diajukan terhadap saksi ahli oleh pihak lawan atau kuasanya pada umumnya dilakukan dengan gaya intimidatif, sinis, dan sedemikian rupa  berusaha untuk menggoncang stabilitas emosi saksi ahli agar saksi terpancing emosinya sehingga akan kehilangan fokus terhadap jawabannya.  Apabila saksi ahli berhasil terpancing emosionalitasnya, maka ia akan menjadikan kehilangan fokus jawabannya, dan hal itu memang yang diharapkan oleh lawan dari pihak yang mengajukannya sebagai saksi ahli. 

Substansi pertanyaan terhadap saksi ahli terkadang tidak terduga dan cukup mengejutkan. Oleh karena menyangkut hal hal baru yang berada diluar kemampuannya sebagai ahli untuk menjawabnya dengan benar. Bisa jadi karena menyangkut hal hal baru yang belum dipelajari sebelumnya.

 Apabila saksi ahli merasa tidak paham dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak mampu memberikan jawaban dengan baik atau merasa ragu dengan jawaban yang akan disampaikannya, sebaiknya saksi ahli dengan jujur bersedia untuk mengakuinya. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan diluar kemampuannya sebagai saksi ahli.

Meskipun situasi demikian akan memberikan kredit pada lawan berperkara dari pihak yang mengajukannya sebagai saksi ahli.  Terkadang pertanyaan yang diajukan lawan berperkara dari pihak yang menghadirkannya sebagai saksi ahli, juga bersifat menjebak, sedemikian rupa dimaksudkan untuk menggiring agar saksi ahli agar tanpa sadar memberikan jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang mengajukan pertanyaan. 

Saksi ahli perlu terlebih dahulu mencerna dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya sebelum menyampaikan jawabannya. Jawaban saksi ahli tidak perlu disampaikan terlalu spontan dan reaktif karena hal tersebut akan membuka kemungkinan lahirnya jawaban yang tidak semestinya. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh hakim pada umumnya lebih bersifat konfirmasi dan klarifikasi terhadap saksi ahli atas pilihan teori, asas, norma dan refrensi yang digunakannya dalam memberikan keterangan ahli di persidangan. 

Menghadapi “bombardemen” berupa berbagai pertanyaan pertanyaan tersebut, saksi ahli harus siap dan sigap dalam memberikan jawabannya. Saksi ahli harus tampil dengan penuh percaya diri dan bersikap tenang dengan konsisten dalam menjawab pertanyaan pertanyaan terhadap keterangan ahli yang disampaikannya.

Kualitas, kompetensi, pengalaman dan pemahaman terhadap esensi masalah maupun persiapan saksi ahli akan menentukan jawaban yang diberikan oleh saksi ahli.    Penilaian keterangan saksi ahli akan ditentukan oleh hakim atau arbitrator pemeriksa perkara.  Dalam beberapa pengalaman praktek menunjukkan bahwa suasana persidangan dalam pemeriksaan saksi ahli seringkali terasa jauh lebih mendebarkan dibandingkan dengan ujian disertasi sekalipun.

Penilaian Terhadap Keterangan Ahli

Hakim atau Arbitrator berwenang menilai keterangan yang telah diberikan oleh saksi ahli.  Penilaian terutama ditujukan pada kualitas dan koneksitas antara materi keterangan ahli dengan masalah yang sedang disengketakan. Apakah materi keterangan ahli telah turut membantu menjadikan masalah yang disengketakan menjadi “lebih terang benderang” ataukah  menjadikannya semakin kabur.  Hakim atau arbitrator tidak terikat terhadap materi keterangan ahli.

Dalam pengertian materi keterangan ahli dapat diterima oleh hakim atau arbitrator untuk digunakan sebagai salah dasar dalam memberikan putusannya. Namun sebaliknya materi keterangan ahli dapat saja dikesampingkan oleh hakim atau arbitrator apabila dinilai tidak memiliki kualitas atau konesitas dengan masalah yang disengketakan. Yang jelas hakim atau arbitrator dalam putusannya tetap perlu memberikan alasan dan pertimbangan mengapa keterangan ahli diterima dan dipergunakan atau dikesampingkan.

Apabila keterangan ahli dikesampingkan oleh hakim arbitrator, selanjutnya hakim atau arbitrator menggunakan alasan sendiri dalam putusannya, maka hal tersebut sangat dimungkinkan.  Karena terdapat doktrin “ius curia novit” dalam praktek peradilan yang mengandung makna bahwa hakim “dianggap tahu tentang hukumnya” terhadap perkara yang diajukan kepadanya.  Doktrin ini sepenuhnya bersifat asumtif. Dalam kenyataannya di lapangan tidak selalu demikian. Terutama apabila menyangkut perkara yang kompleks dan mengandung persoalan teknis yang harus dipahami dengan baik dengan bantuan seorang ahli.

Saksi ahli tidak dapat dipersalahkan menyangkut pilihan teori, pilihan metode pendekatan, analisis, serta cara penarikan kesimpulannya dalam memberikan keterangan ahli. Hal tersebut sepenuhnya merupakan domain saksi ahli.  Para pihak yang bersengketa hanya berwenang mengkonfimasi dan menguji saksi ahli menyangkut materi keterangan ahli yang diberikan untuk mendapatkan klarifikasi dari saksi ahli tentang mengapa ia memilih teori, cara pendekatan dan cara penarikan kesimpulan seperti itu.

Bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara saksi ahli dengan pihak yang berperkara, terutama lawan dari pihak yang mengajukannya sebagai saksi ahli.  Yang menjadi soal adalah apabila seorang ahli telah menggunakan pilihan teori, metode pendekatan, analisis, serta cara penarikan kesimpulan semata-mata hanya untuk mencocok-cocokan dengan kehendak pihak yang mengajukannya sebagai saksi ahli.  Dalam keadaan demikian saksi ahli telah menjelma menjadi tukang jahit baju, yang desain dan ukuran bajunya menyesuaikan dengan kehendak kustomernya (tailor made). Perihal demikian memang cukup sulit untuk memastikannya. 

Apakah keterangan ahli yang diberikannya di muka persidangan benar benar berdasarkan obyektifitasnya sebagai seorang saksi ahli, ataukah, kapasitasnya sebagai saksi ahli sejatinya hanya sekedar “bungkus” untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Saksi ahli telah menjelma menjadi bagian integral dari tim lawyer pihak yang mengajukannya sebagai saksi ahli, meskipun dengan kedudukan dan peran yang berbeda. Saksi ahli memberikan keterangan ahli yang substansinya membela habis habisan kepentingan pihak yang mengajukannya. Sebagaimana kemudian berkembang sinisme terhadap mentalitas saksi ahli yang demikian dalam ungkapan bahwa “pendapat ahli akan ditentukan berdasarkan pendapatannya”,  akibatnya adalah “saksi ahli telah berubah menjadi ahli bersaksi”.  Dimana materi kesaksiannya sebagai ahli disesuaikan permintaan pihak yang mengajukannya dan telah memberikan sejumlah imbalannya untuk menjalankan peran demikian.  Apabila benar demikian, maka hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap keluhuran harkat dan martabat saksi sebagai ahli yang seharusnya tetap setia menjaga moralitas dan obyektifitas ilmiah. 

Keterangan saksi ahli pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri, apalagi menjadi satu satunya alat bukti.  Keterangan saksi ahli bersifat melengkapi alat alat bukti lain yang telah diajukan sebelumnya ke muka persidangan. Harus terdapat saling bersesuaian antara keterangan saksi ahli dengan alat alat bukti yang lain.   Keterangan saksi ahli idealnya dapat menjadi “keping pelengkap” dalam konfigurasi rangkaian “puzzle” sehingga dapat membentuk dan memberikan gambaran tentang masalah yang disengketakan menjadi lebih terang benderang. Jangan terjadi yang sebaliknya, dengan kehadiran saksi ahli malah semakin mengaburkan masalah yang sedangkan disengketakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

MAJELIS ASHABUL YAMIN CABANG MAKASSAR BERBAGI KE KAUM DHUAFA DI MALAM KE 27 RAMADHAN

Wed May 20 , 2020
<div class="at-above-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/05/17/saksi-ahli-atau-ahli-bersaksi/"></div>Bulan Ramadhan telah memasuki bagian 10 malam terakhir. Umat Islam pun berbondong-bondong mencari Lailatul Qadar atau Malam kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan.Ada banyak umat Islam yang percaya Lailatul Qadar terjadi di malam hari ke-27 bulan Ramadhan atau tanggal ganjil sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam […]<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on get_the_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on get_the_excerpt --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="http://beritadepan.com/2020/05/17/saksi-ahli-atau-ahli-bersaksi/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on get_the_excerpt -->