PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

26th May 2020    114 Views

Oleh
Basuki Rekso Wibowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

Permohonan Pembatalan dan Penundaan Eksekusi Putusan Arbitrase

Ketika lembaga arbitrase selesai membacakan putusannya, selanjutnya diharapkan para pihak yang bersengketa akan bersedia menerima apapun isi putusan dan melaksanakannya secara sukarela disertai dengan itikad baik. Mengingat para pihak atas kehendak dan kesepakatan bersama telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Para pihak yang telah bersepakat memilih forum arbitrase (choice of arbitration forum), memilih hukum yang berlaku (choice of law), memilih tempat diadakannya arbitrase (choice of venue), memilih arbitrator yang memeriksa perkara (choice of arbitrator), memilih bahasa yang digunakan (choice of language), dan lain sebagainya.  Para pihak juga sudah mengetahui konsekuensi dari memilih arbitrase. Proses pemeriksaan arbitrase  berlangsung secara tertutup (private and confidential), dibatasi jangka waktu tertentu (time limitation), diperiksa dan diputus oleh arbitrator atau majelis arbitrase yang dinilai kompeten dengan bidangnya sesuai dengan pilihan para pihak (expert in the subject matters of disputes), serta putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). 

Kendatipun demikian, dalam kenyataan prakteknya, pihak yang bersedia secara sukarela dan beritikad baik  melaksanakan putusan arbitrase pada dasarnya tidak terlalu banyak. Kecuali para pihak yang demikian menjunjung tinggi budaya bisnis dan etika bisnis, maka penghormatan dan pelaksanakan terhadap putusan arbitrase bukan merupakan persoalan yang menyulitkan. Hal tersebut dipandang sebagai keharusan moral untuk dijalankan.  Mereka yang termasuk dalam kategori ini, akan bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela dan itikad baik.  Oleh karena pengingkaran terhadap apa yang telah disepakati bersama sebelumnya, termasuk pengingkaran dalam menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase, akan dinilai sebagai sikap yang tidak menjunjung tinggi komitmennya sendiri. Sikap demikian akan menimbulkan stigma social, bahwa ia adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Bahkan dapat dinilai sebagai sikap dan pribadi yang “suka ngeyel” dan “mau menangnya sendiri” sehingga akan selalu mencari cari alasan untuk menghindari melaksanakan putusan dari lembaga dan proses yang dipilihnya sendiri.

Dalam praktek pada umumnya, putusan arbitrase akan direaksi secara negative oleh pihak yang kalah dan merasa dirugikan. Pihak yang kalah akan berusaha sedapat mungkin menghindar atau mengulur ulur waktu pemenuhan putusan arbitrase. Salah satu bentuk upaya yang cukup sering dilakukan adalah dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan dengan menggunakan alasan  alasan tertentu.  Kemungkinan tersebut memang terdapat pengaturannya dalam undang undang. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke pengadilan, oleh karena merupakan wewenang pengadilan.  Permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan setelah putusan arbitrase telah secara resmi diserahkan atau didaftarkan oleh arbitreator atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sudah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang undang.

Pengajuann permohobab pembatalan putusan arbitrase pada umumnya disertai permohonan agar putusan arbitrase yang bersangkutan ditangguhkan dan terlebih dahulu sampai dengan adanya putusan pengadilan dalam perkara tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan penangguhan tersebut, Ketua Pengadilan seakan berada dalam situasi dilemmatis.  Apakah eksekusi putusan arbitrase tetap dilaksanakan meskipun terdapat permohonan pembatalan, ataukah, eksekusi ditangguhkan dulu menunggu hasil putusan pengadilan terhadap permohonan pembatalan tersebut. Hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Ketua Pengadilan yang bersifat diskresionair yang melekat dalam jabatannya sebagai Ketua Pengadilan, berdasarkan alasan dan pertimbangan obyektif dan kasuistis.

Penundaan eksekusi putusan arbitrase akan dipandang sebagai merugikan hak hak dari pihak yang menang dalam proses arbitrase yang ingin dengan segera menikmati kemenangannya. Sebaliknya, penundaan eksekusi putusan arbitrase akan dipandang menguntungkan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan, karena masih memberikan kesempatan kepadanya untuk menguji kembali putusan arbitrase. Apabila eksekusi putusan arbitrase tetap dilaksanakan, akan dinilai menguntungkan pemohon eksekusi, namun sebaliknya dinilai merugikan pemohon pembatalan putusan arbitrase.  Akan  terjadi kesulitan, apabila ternyata di kemudian hari putusan arbitrase yang dilaksanakan tersebut ternyata  dibatalkan melalui putusan pengadilan negeri. Kedudukan, peran, sikap dan keputusan Ketua Pengadilan Negeri akan bersifat menentukan.

Relasi Pengadilan dengan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase merupakan permasalahan yang cukup intens dibahas dalam kaitannya antara diskurus tentang  bagaimana relasi antara arbitrase dengan pengadilan.  Baik dalam tataran akademis maupun tataran praktis.  Dalam regulasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.  Kendatipun ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase agak sulit ditemukan pengaturannya dalam Peraturan Prosedur Lembaga Arbitrase. Alasannya cukup jelas, bahwa lembaga arbitrase tidak mungkin membatalkan putusannya sendiri.  Selain itu  lembaga arbitrase tidak berwenang membatalkan putusannya sendiri. Pembatalan putusan arbitrase merupakan kewenangan pengadilan.  Hal tersebut tak pelak telah menimbulkan kesan kuat tentang adanya superioritas pengadilan terhadap arbitrase. Padahal antara pengadilan dengan arbitrase pada dasarnya merupakan pilihan pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa keperdataan diantara mereka. 

Perihal terebut dapat dijelaskan. Bahwa kedudukan Pengadilan sebagai lembaga negara, tepatnya,  sebagai pengadilan negara (state court), yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara melaksanakan salah satu cabang kekuasaan negara di bidang judisial. Pengadilan dibentuk berdasarkan undang undang dengan diberikan sejumlah kewenangan, absolut maupun relative, serta kewenangan lain yang dapat dipaksakan pelaksanaanya. Pengadilan memiliki sejumlah perangkat untuk menjalankan kewenangannya tersebut secara paksaan. Sebaliknya  lembaga arbitrase bukan merupakan pengadilan negara, tidak dibentuk dan diselenggarakan oleh negara, melainkan merupakan pengadilan swasta (private court).  Arbitrase  tidak didirikan oleh negara, melainkan didirikan dan diselenggarakan oleh kalangan swasta. Kendatipun lembaga arbitrase diatur berdasarkan undang undang dan peraturan prosedur lembaga, serta memiliki sejumlah kewenangan yang mirip dengan pengadilan, yaitu menerima, mengadili dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya.   Namun arbitrase tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan campur tangan pengadilan.

Pengakuan terhadap eksistensi dan peranan arbitrase dalam menyelesaian sengketa perdagangan pada dasarnya sudah cukup lama dikenal. Arbitrase bukan merupakan competitor bagi pengadilan. Arbitrase juga tidak dimaksudkan untuk mereduksi sebagaian wewenang pengadilan. Arbitrase justru menjadi partner bagi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan turut serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Pa dasarnya tidak semua sengketa keperdataan harus diajukan ke pengadilan.  Melainkan dapat pula diselesaikan diluar pengadilan, diantaranya melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan pilihan bebas dan terbuka bagi para pihak bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase  ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kedudukan dan pola hubungan antara pengadilan dengan arbitrase diatur dalam undang undang. 

Berdasarkan klausula arbitrase (arbitration clause) atau perjanjian arbitrase (arbitration agreement) para pihak mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa  melalui arbitrase, baik terhadap sengketa yang akan terjadi maupun terhadap sengketa yang telah terjadi.  Dengan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase maka sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase. Konsekuensi hukumnya, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat adanya klausula atau perjanjian arbitrase. Apabila ternyata di kemudian hari sengketa tetap diajukan ke pengadilan, padahal di dalamnya terdapat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, maka pengadilan wajib menolak dan tidak akan melakukan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan melalui arbitrase.  Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS).  Masalah tersebut telah secara konsisten diterapkan dalam putusan putusan putusan Mahkamah Agung. 

Kendatipun demikian larangan bagi pengadilan untuk melakukan campur tangan terhadap arbitrase tidak bersifat mutlak.  Melainkan bersifat relatif, artinya pengadilan dapat melakukan campur tangan terhadap arbitrase dalam hal tertentu yang diatur dalam undang undang.   Salah satu diantaranya adalah, kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 70, 71 dan 72 UUAAPS.

Kewenangan Pengadilan Membatalkan Putusan Arbitrase

Ketentuan Pasal 70, 71 dan 72 UUAAPS mengatur tentang alasan pembatalan, prosedur permohonan, kewenangan pengadilan, serta akibat hukum pembatalan putusan arbitrase. 

Ketentuan Pasal 70 UUAAPS mengatur bahwa : Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur unsur sebagai berikut : (a). surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b). setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c). putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksan sengketa.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan  dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase telah diatur secara limitative dalam ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut.  Dengan demikian tidak dapat digunakan alasan lain diluar dari apa yang telah diatur dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut. Penjelasan umum UUAPS yang memuat frasa “antara lain” sehingga dalam prakteknya sering menimbulkan penafasiran lain, bahwa seolah-olah alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 tidak bersifat limitative, melainkan masih terbuka kemungkinan digunakan alasan yang lain. Menurut pendapat saya, pandangan demikian  tidak dapat dibenarkan.  Penjelasan umum bukan merupakan norma dan tidak memiliki kekuatan mengatur dan mengikat. Norma yang memiliki kekuatan  mengatur dan mengikat adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 70  UUAAPS tersebut.  

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan setelah putusan arbitrase telah didaftarkan ke pengadilan.  Secara argumentum a contrario, apabila putusan arbitrase belum didaftarkan ke pengadilan, maka belum dapat diajukan permohonan pembatalan. Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan sebelum adanya pendaftaran putusan arbitrase di pengadilan, merupakan permohonan yang bersifat premature. Permohonan yang bersifat premature besar kemungkinan akan dinyatakan oleh pengadiln sebagai permohonan yang tidak dapat diterima (niet onvangkelijk verklaard).

Dalam penjelasan Pasal 70 UUAAPS menyebutkan bahwa alasan alasan permohonan pembatalan harus dapat dibuktikan di pengadilan. Pembuktian tentang adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu memerlukan proses hukum yang panjang. Ketentuan huruf “a” Pasal 70 UUAAPS yang memuat frasa yang berbunyi “diakui palsu” menimbulkan pertayaan siapa yang mengakui palsu, sebab sudah barang tentu tidak akan mungkin pihak yang menggunakannya akan bersedia mengakuinya.  Karena hal itu jelas akan menjadi boomerang yang merugikannya dirinya. Karena merasa sudah diuntungkan dan dimenangkan dalam putusan arbitrase yang bersangkutan. Kemudian frasa yang berbunyi “dinyatakan palsu”, maka sebagai terminology hukum pidana, hal inipun akan memerlukan proses peradilan pidana sampai dengan ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian pula ketentuan huruf “b” Pasal 70 UUAAPS yang memuat frasa “ditemukan dokumen yang bersifat menentukan” yang “sengaja disembunyikan pihak lawan”. Membuktikan terhadap frasa ini dalam prakteknya tidak mudah.  Bagaimana memastikan bahwa dokumen tersebut bersifat menentukan, serta, bagaimana memastikan bahwa dokumen tersebut sengaja disembunyikan pihak lain. Hal tersebut memerlukan proses peradilan yang lama sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.   

Demikian pula terhadap ketentuan huruf “c” Pasal 70 UUAAPS yang memuat frasa “putusan diambil dari hasil tipu muslihat” yang dilakukan oleh “salah satu pihak” dalam pemeriksaan sengketa. Bagaimana memastikan bahwa  putusan diambil dari tipu muslihat tentu tidak mudah. Siapa yang dimaksud sebagai salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, apakah terbatas diantara pihak pihak yang bersengketa, atau termasuk arbitrator atau majelis arbitrase yang memutus sengketa, hal tersebut tidak jelas dan masih memerlukan interpretasi lebih lanjut. Sudah barang tentu membuktikan hal tersebut akan memerlukan proses panjang sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi Membatalkan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XII/2014 telah mengabulkan permohonan pengujian terhadap penjelasan Pasal 70 UUAAPS. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, menyatakan bahwa norma penjelasan Pasal 70 UUAAPS menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat. Dengan pertimbangannya penjelasan Pasal 70 UUAAPS dinilai telah mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Padahal norma dalam pasal 70 UUAAPS hanya mensyaratkan adanya “dugaan” yang bersifat apriori, sedangkan dalam penjelasan mengubah makna “dugaan”  menjadi sesuatu yang yang bersifat pasti berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat aposteriori. 

Selain itu juga disebabkan terjadinya situasi ketidakmungkinan untuk dapat membuktikan alasan yang digunakan berdasarkan Pasal 70 UUAAPS dalam waktu singkat, padahal  Pasal 71 UUAAPS telah mensyaratkan  batas waktu mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah putusan arbitrase yang bersangkutan didaftarkan ke pengadilan.   Bagaimana mungkin hanya dalam tenggang waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari telah berhasil diperoleh hasil putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap menyangkut alasan sebagaimana diatur pasal 70 UUAAPS.  Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal 70 UUAAPS dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum.  Menurut Mahkamah Konstitusi rumusan Pasal 70 UUAAPS sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.  Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, yang berlaku terhadap siapa saja, termasuk terhadap pengadilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase cukup dengan menggunakan alasan sebagaimana diatur dalam norma ketentuan Pasal 70 UUAAPS.  Hakim Pengadilan Negeri yang menerima dan memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase berwenang memberikan penilaian apakah alasan alasan yang digunakan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUAAPS ataukah tidak.  Dengan perkataan lain, kewenangan hakim pengadilan negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi demikian besar melalui penafsiran yang digunakannya.  Terdapat berbagai pilihan metode penafsiran yang dapat digunakan hakim. Mulai dari penafsiran secara grammatical, otentik, historis, ekstensif, restriktif, komparatif,  sosiologis, teleologis,  hingga yang antisipatif. Hakim yang mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode penafsiran mana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan secara kasuistis.

Terdapat kemungkinan terjadinya keberagaman dan perbedaan penafsiran terhadap Pasal 70 UUAAPS antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Masing masing pilihan metode penafasiran akan memberikan pemahaman yang juga berbeda terhadap ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Menurut pandangan saya, putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tersebut, berpotensi akan turut menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disparitas penafsiran dalam penerapan Pasal 70 UUAAPS diperlukan  parameter yang jelas serta konsistensi dalam memberikan penilaian antara putusan putusan pengadilan.  Parameter tersebut dapat digunakan sebagai pedoman bagi para hakim ketika memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase.  Penetapan parameter tersebut dapat dituangkan dalam “Keputusan Rapat Kamar Perdata”, atau, melalui putusan putusan Mahkamah Agung yang konsisten memberikan kaidah hukum melalui penafsiran terhadap ketentuan pasal 70 UUAAPS.  Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membawahi 4 lingkungan peradilan, memiliki peran dan tanggungjawab dalam menjaga kesatuan dalam penerapan hukum bagi pengadilan pengadilan di bawahnya.

Obyek Pembatalan

Pembatalan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 sd 72 UUAAPS.  Dalam rumusan ketentuan maupun penjelasannya tidak menyebut secara tegas tentang putusan arbitrase yang bagaimanakah yang dapat menjadi obyek pembatalan. Apakah putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional, ataukah menyangkut kedua-duanya sekaligus. Dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan “putusan arbitrase” saja.  Namun yang jelas bahwa obyek pembatalan meliputi putusan arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional. Menurut pendapat saya, obyek pembatalan putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah Indonesia. Pengadilan Negeri memiliki jurisdiksi dan kewenangan untuk  memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan dalam wilayah Indonesia. 

Hal tersebut paling tidak karena  dua alasan. Pertama, ruang lingkup berlakunya UUAAPS hanya terbatas di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Secara argumentum a contrario,   UUAAPS tidak memiliki kekuatan berlaku di luar wilayah Indoensia. UUAAPS tidak mungkin diberlakukan secara chauvinistis di wilayah negara lain, termasuk terhadap putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah negara lain.   Kedua,   jurisdiksi maupun putusan pengadilan Indonesia hanya sebatas di wilayah negara Republik Indonesia.  

Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di Indonesia, menurut pendapat saya, merupakan jurisdiksi pengadilan Indonesia. Istilah arbitrase asing atau arbitrase internasional seringkali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Ketentuan Pasal 1 (9) UUAAPS memilih menggunakan istilah putusan arbitrase internasional yang dimaknai sebagai “….putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia,  atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”. 

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa, parameter arbitrase internasional bukan semata mata  ditentukan karena putusannya dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia, melainkan juga karena yang menurut hukum Indonesia “dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Apabila dalam putusan arbitrase tersebut di dalamnya terkandung adanya “elemen asing” (foreign element), apakah yang menyangkut adanya perbedaan kewarganegaraan dari para pihak yang bersengketa, adanya pilihan hukum lain dari para pihak yang bersengketa,  adanya perbedaan negara tempat kedudukan obyek sengketa dengan tempat arbitrase diselenggarakan, atau menyangkut suatu kontrak yang bersifat internasional, maka hal tersebut putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional.

Landasan hukum yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia, tentunya bukan semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 70 sd 72 UUAAPS, melainkan terkait dengan instrument hukum internasional, dalam hal ini Konvensi New York 1958 jo. Keppres No.34 tahun 1981.  Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1958 tentang “Convention on the Recogniton and Enforcement of Foreign Arbitral Award”, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No.34 tahun 1981. Dalam ketentuan Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 diatur bahwa : “The award has not yet become binding on the parties,or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made”  (garis bawah penulis).  Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di Indonesia merupakan juridiksi hukum dan pengadilan di Indonesia.  Adapun terhadap putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia, maka hal tersebut berada diluar jurisdiksi hukum dan pengadilan Indonesia. Persoalan tersebut merupakan wewenang dari pengadilan di negara tempat dimana putusan itu dijatuhkan. Berlaku ketentuan yang sama, yaitu ketentuan Pasal V (1) “e” Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.

Apabila dalam suatu kasus, ternyata pengadilan Indonesia dalam putusannya membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sangat berlebihan, melanggar hukum dan melampaui kewenangan.  Pengadilan Indonesia tidak memiliki jurisdiksi untuk menilai alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia.  Adapun sejauh yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Indonesia terhadap putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia, adalah memberikan atau sebaiknya menolak memberikan pengakuan dan pelaksanaannya, berdasarkan alasan alasan sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958 jo. Keppres No.34 tahun 1981 dan Pasal 65 sd 69 UUAAPS.

Syarat dan Prosedur Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Ketentuan pasal 70 s/d 72 UUAAPS merupakan  landasan hukum bagi upaya hukum pembatalan putusan arbitrase nasional.  Ratio legis  yang terkandung dalam Pasal 70 sd 72 UUAAPS pasca putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, adalah : Pertama, permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum yang bersifat tentative, artinya penggunaannya bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh adanya putusan arbitrase tersebut.  Sifat tentative upaya pembatalan tercermin dari frasa yang berbunyi “dapat” dalam rumusan Pasal 70 UUAAPS  tersebut.  Tanpa adanya pengajuan upaya hukum permohonan pembatalan, maka pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase.

Kedua, permohonan pembatalan harus didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Apabila dibandingkan dengan Rv,  ternyata  alasan pembatalan arbitrase jauh lebih lengkap.  Pasal 643 Rv mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan berdasarkan alasan :  

(1). apabila putusan melampaui batas-batas  persetujuan;  

(2). apabila putusan berdasar persetujuan yang batal atau telah lewat waktunya;

(3). apabila putusan diambil oleh anggota arbitrator yang tidak berwenang atau oleh anggota arbitrator yang tidak dihadiri oleh anggota arbitrator yang lain;

(4). apabila putusan telah mengabulkan atau memutus mengenai hal-hal yang tidak dituntut atau telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (ultra petita pertium);

(5). apabila putusan mengandung saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau,  saling bertentangan antara pertimbangan dengan dictum putusan;

(6). apabila majelis arbitrase melalaikan untuk memutus tentang suatu atau beberapa bagian dari persetujuan padahal itu telah diajukan untuk diputus;

(7). apabila majelis melanggar tatacara beracara menurut hukum yang diancam dengan batalnya putusan; 

(8). apabila putusan didasarkan pada surat-surat yang palsu dan kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan;

(9). apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan surat-surat yang bersifat menentukan dan selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak;

(10). apabila putusan didasarkan atas kekurangan atau itikad buruk yang hal itu baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.

Sejauh ini tidak jelas apa yang menjadi dasar pertimbangan pembuat UUAAPS  dalam menetapkan alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur sedemikian rupa menjadi sangat terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 70  UUAAPS tersebut.  Diantara 10 alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 643 Rv, yang diambil oper dan diatur kembali dalam Pasal 70 UUAAPS hanyalah alasan alasan sebagaimana disebutkan dalam alasan angka 8, 9 dan 10.   Selebihnya tidak diatur kembali dalam UUAAPS.  Mengingat ketentuan pasal 81 UUAAPS menyatakan  mencabut dan tidak berlaku lagi ketentuan ketentuan dalam  Pasal 615 s/d 651 Rv, maka alasan pembatalan putusan arbitrase semata mata hanya berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS. 

Dengan perkataan lain UUAAPS telah menutup kemungkinan penggunaan alasan lain di luar apa yang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 70 UUAAPS.   Menurut pendapat saya, dalam pembaharuan UUAAPS yang akan datang (ius constituendum), perlu untuk meninjau kembali terhadap kemungkinan dapat menggunakan alasan alasan lain diluar ketentuan Pasal 70 UUAAPS. Dengan perkataan lain memperluas alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada.  Dikandung maksud agar proses arbitrase maupun putusan arbitrase dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan dapat terhindar dari adanya alasan atau sebab sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusannya di kemudian hari.

Prosedur pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 71 UUAAPS, diatur bahwa : “permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”.  Rumusan ketentuan tersebut mengandung kaidah hukum,

(1). bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis yang memuat dasar dan alasan permohonan; (2). Permohonan pembatalan harus sudah diajukan paling lama 30 (tigapuluh) hari, artinya tenggang waktu pengajuannya telah ditentukan secara limitative. Dengan perkataan lain tidak boleh melewati tenggang waktu yang ditentukan tersebut; (3). Tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut dihitung sejak hari penyerahan dan putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan pembatalan arbitrase baru diajukan setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase secara resmi oleh arbitrator atau kuasanya. Pengajuannya dibatasi tidak boleh lebih dari 30 (tigapuluh) hari. Berlaku ketentuan sebaliknya, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan sebelum adanya penyerahan dan pendaftaran resmi putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan setelah tenggang waktu 30 (tigapuluh) menjadi daluwarsa.  (4). Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah pengadilan negeri di tempat kedudukan termohon eksekusi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 (4) UUAAPS.

Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Sesuai Acara Perdata Biasa

Proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase berlangsung sebagaimana proses pemeriksaan perkara perdata. Proses persidangan pembatalan putusan arbitrase berlangsung terbuka untuk umum. Meskipun ketika perkara tersebut  dahulu diperiksa di lembaga arbitrase berlangsung secara private and confidential. Hal hal apa yang dahulu dalam proses arbitrase dijaga kerahasiaannya oleh masing masing pihak berperkara, namun setelah disidangkannya secara terbuka untuk umum di pengadilan merupakan situasi yang bersifat kontradiktif. 

Pemeriksaan pengadilan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dibatasi dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan pembatalan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dalam waktu yang demikian singkat, maka Pengadilan Negeri sudah harus dapat menyelesaikan pemeriksaan dan menjatuhkan putusannya. Tahapan persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase berlangsung secara ketat.  Para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan dalil dan argumentasi maupun alat buktinya masing masing dalam koridor waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut.  Hal itu sebabnya, mengapa dalam pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase termasuk perkara yang dikecualikan dari keharusan menempuh mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, huruf “a”, angka 5, Perma No.1 tahun 2016. Mengingat adanya pembatasan waktu.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan dalam variasi kemungkinan yang : (1). mengabulkan permohonan, (2). menolak permohonan, atau (3). menyatakan permohonan tidak dapat diterima.      Permohonan pembatalan arbitrase akan dkabulkan apabila permohonan diajukan sesuai prosedur dan tenggang waktu yang ditentukan, serta  alasan permohonan pembatalan sebagaimana diatur Pasal 70 UUAAPS telah dapat dibuktikan.  Jika diminta oleh para pihak, Ketua Pengadilan Negeri mengatur akibat hukum dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase yang bersangkutan. Serta mengatur selanjutnya, apakah arbitrator yang sama atau yang berbeda yang akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan, atau, menentukan bahwa sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase akan ditolak, apabila pemohon tidak dapat mumbuktikan kebenaran dari alasan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS.  Permohonan pembatalan putusan arbitrase akan dinyatakan tidak dapat diterima apabila diajukan melampaui tenggang waktu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri oleh arbitrator atau kuasanya, atau, diajukan sebelum dilakukan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri.

Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan

Pasal 72 (4) UUAAPS mengatur bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang perkara yang menyangkut permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang akan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.  Ketentuan ini menggunakan frasa “banding” sebagai bentuk upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri. Padahal upaya hukum tersebut ditujukan ke Mahkamah Agung. Lazimnya, kedudukannya Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan kasasi, dan, upaya hukum yang ditujukan kepadanya adalah upaya hukum kasasi.  Mungkin saja digunakannya frasa “banding” oleh pembuat UUAAPS dalam kaitannya dengan upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, mengacu pada ketentuan dalam  RV yang menggunakan terminology “banding wasit”. Hal tersebut dahulu diatur dalam ketentuan Pasal 641 RV bawa putusan wasit dapat diajukan permohonan banding ke Hooggerechtshof. Hal hal yang semacam ini dalam pebaharuan UUAAPS yang akan datang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Pasal 72 ayat (5) mengatur bahwa : “Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terkandung kaidah hukum, bahwa Mahkamah Agung harus memutuskan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri menyangkut pembatalan putusan arbitrase dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.  Putusan Mahkamah Agung dalam mengadili permohonan banding tersebut, setidak-tidaknya dapat bervariasi, antara lain : (1).  Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembanding,  selanjutnya menyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, dengan atau tanpa perbaikan; (2). Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pembanding, selanjutnya menyatakan membatalkan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri; (3). Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding sebagai tidak dapat diterima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *